”Yang diundang sebenarnya ada sebanyak 52 orang, akan tetapi yang datang untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada hari ini ada sebanyak 30 orang,” kata Ketua DPW PKB Kalteng, Rahmanto Muhidin pada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Rahmanto, peserta UKK yang diseleksi untuk menjadi Ketua DPC PKB masa bakti 2026-2031 itu merupakan hasil dari musyawarah cabang (Muscab) yang sebelumnya telah dilaksanakan di tiga zona berbeda, yakni di Barito Utara, Kapuas, dan Sampit.

Kegiatan dirangkai dengan penandatanganan MoU bersama Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Kalimantan.

“Muscab memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama-nama calon Ketua DPC. Setelah usulan masuk, tahap selanjutnya adalah UKK yang dilaksanakan selama satu hari ini," ujar Rahmanto.

Tim penguji dari kegiatan UKK itu menurut Rahmanto sebanyak lima orang anggota DPR RI Fraksi PKB, yakni Ida Fauziyah, Siti Mukarromah, Marwan Dasopang, Daniel Johan dan Yanuar Prihatin.

Rahmanto menyampaikan proses seleksi ini sangat ketat dan calon ketua akan diuji mengenai visi-misi, komitmen, kemampuan kepemimpinan, hingga kesiapan sumber daya materiil.

”Tujuannya adalah untuk melahirkan pemimpin tingkat kabupaten kota yang benar-benar mengabdi bagi partai, siap lahir batin, siap pemikiran, dan siap mengabdikan jiwa raganya untuk PKB serta masyarakat di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

Disinggung mengenai tren kepemimpinan muda di tubuh PKB, Rahmanto menyatakan bahwa faktor usia bukanlah penentu utama, namun fokus utama penilaian tetap pada indikator kemampuan dan kesiapan mental serta spiritual.

Dalam kesempatan itu juga Rahmanto meminta doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah agar PKB dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah kedepannya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Permasalahan listrik di Barito Selatan tidak boleh berlarut-larut. Kami serius mengawal agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang andal dan merata," kata Sigit saat reses di Kecamatan Dusun Selatan belum lama ini.

Seruan "stop gelap-gelapan" menjadi penegasan sikap para legislator yang menilai akses listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti PT PLN, dan pemerintah daerah, untuk memastikan percepatan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas pasokan listrik.

Menurut Sigit yang akrab disapa SKY itu, sejumlah langkah strategis tengah didorong, antara lain optimalisasi pembangkit yang ada, percepatan pembangunan jaringan distribusi, serta evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis yang selama ini menghambat stabilitas pasokan.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode itu meminta agar ada transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait jadwal pemeliharaan maupun potensi gangguan listrik, sehingga warga dapat mengantisipasi dampaknya.

Pemerintah daerah maupun masyarakat desa Pararapak , Teluk Telaga, Muara Ripung, Penda Asam, Murung Paken menyambut baik dukungan tersebut dan berharap sinergi antara DPR RI, PT PLN, dan pemda dapat segera menghadirkan solusi konkret.

“Listrik yang stabil akan sangat membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil,” kata Sigit.

Dengan pengawalan yang intensif, diharapkan persoalan listrik di Barito Selatan dapat segera teratasi, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kondisi "gelap-gelapan" yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Kamis kemarin kami juga sudah melakukan pertemuan internal dengan Kecamatan Teluk Sampit, yang mana Kecamatan Teluk Sampit itu adalah daerah risiko tinggi karhutla dan sudah kolaborasi juga baik aparat kecamatan, para kepala desa, serta tiga perusahaan yang ada di sana,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, pertemuan itu bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan menghasilkan komitmen bersama dalam penanggulangan ancaman karhutla.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembangunan sumur artesis guna memastikan ketersediaan air di wilayah rawan. Mengingat wilayah selatan Kotim tersebut didominasi lahan gambut yang sangat mudah terbakar saat kering dan sulit dipadamkan.

“Kami membangun komitmen bersama untuk penanggulangan karhutla dan alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa kita tanggulangi dengan pembuatan sumur-sumur artesis di sana,” ujarnya.

Selain ancaman karhutla, dalam pertemuan itu Multazam juga membahas terkait potensi kekeringan yang juga menjadi perhatian serius, karena biasanya berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat setempat.

Multazam mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Ujung Pandaran, sumber air dengan kedalaman sekitar delapan meter saat ini masih layak konsumsi. Akan tetapi, kondisi tersebut belum tentu bertahan saat musim kemarau tiba.

Apalagi, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa tahun ini Kotim akan mengalami kemarau yang cukup panjang, yakni sekitar 120 hari atau empat bulan.

“Informasi dari kepala desa itu berlaku untuk saat ini, tapi bagaimana pada saat musim kemarau itu yang belum bisa kita pastikan. Mudah-mudahan apa yang kita akan hadapi ini bisa kita tanggulangi,” ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, olahan, ekonomi kreatif serta hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit maksimal hingga Rp50 juta per debitur," jelas Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah di Palangka Raya, Kalteng, Jumat (10/4/2026).

Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif serta berkelanjutan.

Skema kredit UMKM Haguet dirancang sebagai solusi komprehensif melalui model kolaborasi antara pemerintah provinsi dan perbankan khususnya Bank Kalteng dengan dukungan lembaga penjamin.

Program ini mengusung konsep pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen.

Dalam skema tersebut, suku bunga kredit sebesar enam persen per tahun ditanggung bersama, yakni enam persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tiga persen oleh pihak bank. Dengan demikian, debitur hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman tanpa bunga.

Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.

Program Haguet mengedepankan inovasi kebijakan melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah.

Digitalisasi melalui dashboard monitoring juga direncanakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, dan risiko kredit macet secara real time.

Dari sisi ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.

Kredit Haguet juga menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kalteng, di antaranya rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

"Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh," tegasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Kami mengapresiasi kerja keras panitia dan Bakesbangpol dalam menjaring putra-putri terbaik daerah. Para peserta yang terpilih ini merupakan generasi muda unggul yang diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjadi teladan di lingkungan masing-masing,” ujar Taufik Nugraha di Muara Teweh, Rabu (8/4/2026).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Barut ini juga menambahkan bahwa Paskibraka bukan hanya tentang tugas pengibaran bendera, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta jiwa nasionalisme generasi muda.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membentuk karakter kepemimpinan, semangat kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Kami berharap mereka dapat menjalani seluruh tahapan pelatihan dengan baik hingga pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti,” tambahnya.

Sementara itu, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai persiapan sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Barito Utara.

Selain itu, dari total peserta yang lolos di tingkat kabupaten, sejumlah peserta terbaik juga akan dipilih untuk mewakili Barito Utara ke tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Seleksi Paskibraka sendiri merupakan agenda rutin pemerintah daerah dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat nasionalisme dan kepemimpinan sejak usia pelajar.

Para peserta berasal dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di sejumlah kecamatan, di antaranya Teweh Tengah, Teweh Baru, Montallat, Gunung Purei, Gunung Timang, Lahei, dan Lahei Barat.

Mereka telah melalui tahapan seleksi ketat mulai dari administrasi, kesehatan, parade, hingga penilaian kepribadian dan kedisiplinan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Jalan di wilayah Barito banyak yang sempit dan rusak. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan,” katanya, Senin (6/4/2026).

Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan penghubung antarkabupaten di kawasan tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

Mayoritas ruas jalan tersebut berstatus jalan nasional, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPJN.

Salah satu ruas yang disorot yakni jalan penghubung Muara Teweh menuju Puruk Cahu yang kondisinya dinilai sangat memprihatinkan.

“Dari Muara Teweh di kilometer 52 hingga Puruk Cahu, kerusakannya sangat mengkhawatirkan,” ucapnya.

Sirajul menambahkan, kondisi jalan yang rusak diperparah dengan keberadaan jurang di sisi kiri dan kanan jalan yang meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, terdapat jembatan di kawasan Bitan yang dilaporkan mulai rusak dan kerap tergenang air.

“Jembatan di kawasan Bitan juga sudah mulai rusak dan sering tergenang, ini tentu sangat berbahaya,” ujarnya.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kerusakan infrastruktur tersebut dapat menghambat arus transportasi.

Dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama terhadap aktivitas ekonomi di wilayah Barito.

“Perbaikan harus segera dilakukan karena ini menyangkut kepentingan banyak orang dan jangan sampai menimbulkan dampak lebih besar,” demikian Sirajul.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Lakukan evaluasi dan jika memang sudah terlanjur dicabut. Jangan ada lagi pembukaan lahan dengan membabat hutan,” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun di Sampit, Jumat (5/12/2025). 

Penegasan ini muncul di tengah kabar bahwa sebuah perusahaan besar swasta di Kecamatan Antang Kalang, yang justru gencar melanjutkan pembukaan lahan (land clearing) meskipun izinnya dikabarkan telah dicabut. 

Hal ini membuatnya miris. Apalagi, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh dan Sumatera, belakangan kerap dikaitkan dengan pembabatan hutan dan menurutnya ini harus menjadi peringatan serius bagi Kotim. 

Oleh karena itu, Rimbun mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin perusahaan yang sudah terbit. Apabila ditemukan izin di kawasan yang berpotensi merusak lingkungan, maka izin itu harus ditinjau ulang. 

“Jangan ada lagi izin keluar untuk pembukaan lahan sawit dengan membabat hutan. Terutama di kawasan hulu sungai yang berfungsi sebagai penyangga utama daerah aliran sungai (DAS),” tegasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengusulkan agar kawasan dengan tutupan hutan yang masih baik dapat diakui sebagai Hutan Adat. 

Langkah ini dinilai sebagai upaya perlindungan jangka panjang yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjamin hak-hak masyarakat setempat yang bergantung pada hutan. 

Kekhawatiran Rimbun sejalan dengan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (DAMANDA) Kotim, Hardi P Hady. Ia menilai aktivitas di Kecamatan Antang Kalang ini menunjukkan betapa komitmen perlindungan lingkungan masih jauh dari harapan, terutama saat banyak daerah lain dilanda bencana. 

Kondisi ini semakin ironis mengingat perusahaan terkait, dikabarkan pernah masuk dalam daftar perusahaan yang izin konsesinya dicabut oleh Kementerian LHK pada tahun 2022. Namun, laporan di lapangan menunjukkan perusahaan tersebut kembali beroperasi. 

“Warga melaporkan bahwa aktivitas land clearing di kawasan yang seharusnya masuk skema TORA, yang semestinya dikembalikan kepada masyarakat, bukan untuk ekspansi perusahaan. Maka dari itu pemerintah harus bergerak, karena sampai kapan hutan menjadi korban sedangkan yang menikmati hasilnya orang luar,” demikian Hardi. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Kegiatan hari ini kita sebut deteksi dini. Ini adalah salah satu program nasional dalam rangka mendeteksi penyakit-penyakit jahat seperti narkoba,” kata Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Kalteng Abdul Kadir di Kuala Kapuas, Senin (1/12/2025). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika. Program ini, menyasar seluruh sektor pemerintah, pendidikan, swasta, hingga organisasi penyelamatan. 

“Hari ini pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selain untuk mendeteksi awal penyalahgunaan narkoba, kegiatan ini juga untuk mengedukasi seluruh aparat dan pegawai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kapuas Yunabut mengapresiasi pelaksanaan deteksi dini yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Korpri.

Terkait alasan pelaksanaan tes urine, ia menjelaskan harapan dari pimpinan bahwa jajaran ASN, khususnya pejabat eselon II dan III, agar dapat menjadi contoh dan teladan untuk menetralisir peredaran narkoba di Kabupaten Kapuas. Ia menekankan pejabat yang bersih dari narkoba merupakan bagian dari visi misi Bupati Kapuas menuju Kapuas Bersinar, Kapuas Bersih dari Narkoba. 

“Manakala eselon II dan III bersih dari narkoba, maka ini sejalan dengan visi misi bupati bahwa Kapuas Bersinar. Kita harapkan hasilnya menunjukkan aparatur kita bersih,” katanya. 

Tes urine yang berlangsung di ruang rapat rumah jabatan Bupati Kapuas, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalteng ini, berjalan tertib. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pengawasan ketat sebagai bagian dari pelaksanaan program nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemeriksaan ini juga mendukung pembentukan Komunitas ASN Anti Narkoba Kabupaten Kapuas. 

Pemkab Kapuas berharap upaya ini semakin memperkuat komitmen ASN dalam menjaga integritas, disiplin, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas narkoba. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Adapun dari 37 perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, sebanyak 34 di antaranya sudah menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mendukung kuliah gratis bagi anak-anak Kalteng," terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kalteng Reza Prabowo di Palangka Raya, Senin (1/12/2025). 

Reza mengatakan, melalui program kuliah gratis bagi anak-anak di Kalteng ini diharapkan bisa semakin memacu kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus daya saing.

Program ini diharap bisa terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu maupun dari daerah terpencil. 

“Harapan kita, program ini benar-benar menyentuh anak-anak di wilayah terpencil. Jangan sampai ada lagi lulusan SMA yang pintar tetapi berhenti sekolah hanya karena faktor biaya,” tutur Reza.

Lebih lanjut dia menjelaskan, seluruh SMA, SMK maupun SKh di Kalteng kini telah 100 persen digitalisasi. Untuk wilayah yang belum teraliri listrik, pemerintah memanfaatkan panel surya. Sedangkan untuk daerah sulit sinyal internet didukung dengan teknologi satelit seperti Starlink. Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi ketimpangan akses informasi dan layanan pendidikan antardaerah. 

“Kita ingin anak-anak Kalteng memiliki daya saing ketika lulus perguruan tinggi, baik di dunia kerja lokal, nasional, bahkan internasional,” tegasnya. 

Hal ini pun telah ia sampaikan kepada jajaran pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, saat menggelar pertemuan bersama Gubernur Agustiar Sabran. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Disebutkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah yang menjadi narawicara di workshop ini, menandakan apresiasi BPS pada peran strategis pers dalam menyampaikan akurasi informasi kepada masyarakat pembaca.  

“Peran strategis jurnalis dalam menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat pembaca harus benar-benar dijalankan sepenuh hati, kode etik jurnalistik itu adalah pedoman utamanya,” ujar i wartawan senior Republika ini.

^{Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah [WAHANANEWS.CO / Hendrik Isnaini Raseukiy]}

Sebut Rusdy, sinergi antara badan pemerintah dengan pers dapat berlangsung harmonis terus. “Dimana pers merupakan pilar keempat demokrasi bagi negara berdaulat.” ucap pemegang Card Pers Nomor One (PCNO), dari Presiden RI ini.

Di wartawan workshop ini,  Nurdiansyah mengisi pembelajaran “Peran Pers Sukseskan SE2026 dan Penulisan Berita Menarik dengan Data BPS” pada Senin besok.

Rusdy Nurdiansyah, mendukung Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh BPS. 

“Memberikan materi pada kegiatan BPS Kalteng ini, mengenai peran pers sukseskan SE2026, ini sebuah kehormatan buat PWI,” ujar Rusdy, sebelum memberikan pemaparan tentang peningkatan pemahaman insan pers.

Rusdy juga mengajak para insan pers supaya lebih kuat menjunjung tinggi kode etik jurnalistik (KEJ). Hal itu bertujuan menjaga marwah jurnalis di tengah derasnya gempuran media sosial saat ini.

[Teunku Isnain Raseukiy]

"Langkah ini kami lakukan sebagai upaya DPRD Kalimantan Tengah mempercepat pembahasan agar raperda itu bisa secepatnya disahkan," katanya di Palangka Raya, Selasa (9/9/2025). 

Siti yang juga merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) raperda tambang ini mengungkapkan, pembahasan pasal demi pasal sudah dirampungkan pihaknya bersama tim raperda dari tim pemerintah provinsi.

Tahapan selanjutnya, kata dia, pihaknya menunggu penjadwalan bersama tim pemerintah provinsi untuk melakukan konsultasi, baik ke kementerian teknis maupun ke daerah lain yang telah memiliki perda yang mengatur tentang pertambangan daerah. 

“Ini kita lakukan sebagai upaya memperkaya substansi pengaturan dan memastikan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kalau kita dari DPRD mengharapkan agar raperda ini bisa cepat disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda),” ucapnya.

Siti juga menjelaskan, raperda tersebut merupakan turunan dari berbagai regulasi pusat, seperti UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 96 Tahun 2021 jo PP Nomor 25 Tahun 2024 serta Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

Salah satu poin pembahasan yang dianggap krusial adalah terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebab dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pertambangan rakyat mencakup mineral logam, non-logam hingga batuan. 

"Konsultasi ke Kemendagri penting untuk memastikan agar judul dan materi muatan raperda tidak dianggap melampaui kewenangan daerah dan tetap sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan," ujarnya. 

Untuk itu, Siti menekankan, Pansus juga akan melakukan studi banding ke daerah yang telah memiliki perda serupa, seperti Jawa Tengah. 

Hal ini penting untuk menggali pengalaman praktis, khususnya dalam mengatur IPR logam, apakah dimasukkan secara eksplisit dalam batang tubuh, atau cukup dirujuk normatif pada aturan pusat di bagian penutup atau penjelasan. 

"Hal ini menjadi penting agar raperda Kalteng tidak hanya sah secara formil, tetapi juga aplikatif dalam pelaksanaan di lapangan,” tuturnya. 

Siti menekankan, DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen mempercepat proses pembahasan agar raperda ini bisa disahkan pada tahun berjalan, sesuai jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). 

Meski demikian, percepatan penyelesaian raperda juga masih bergantung pada proses fasilitasi dan klarifikasi materi raperda di Kemendagri.

“Kami meyakini kehadiran perda ini akan memperkuat tata kelola pertambangan daerah, meningkatkan kepastian hukum, menekan praktik tambang ilegal, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Kalteng,” demikian Siti. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Transmigrasi dan Universitas Padjajaran atas dukungan dan kepercayaan terhadap Pemkab Sukamara. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa menyambut Tim Ekspedisi Patriot,” katanya di Sukamara, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, Transmigrasi Patriot dengan jargon “Patriot Berkarya Bangsa Berjaya” adalah program unggulan Kementerian Transmigrasi yang berfokus pada peningkatan keberadaan dan peran sumber daya manusia unggul.

“Melalui pendampingan tenaga terdidik dan terampil kepada masyarakat transmigrasi secara permanen serta kegiatan riset atau kajian yang sifatnya temporer,” kata Sunardi.

Hal tersebut, lanjutnya, guna memacu aktivitas pembangunan di kawasan transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sejalan dengan harapan untuk mendukung program transmigrasi di wilayah Sukamara yang memerlukan riset maupun pemetaan potensi wilayah.

“Saya yakin Tim Ekspedisi Patriot sebelumnya telah dibekali dengan kemampuan riset, pendekatan sosial masyarakat, serta metode identifikasi potensi wilayah, yang mana hasil penelitian nantinya menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hilirisasi, industrialisasi, dan investasi di kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Ia berharap kepada Tim Ekspedisi Patriot sesampai di lokasi Jelai-Pulau Nibung membuat inovasi baru yang dapat bermanfaat.

“Dalam empat bulan ke depan saya berharap dapat melakukan kegiatan semaksimal mungkin dan bersinergi dengan masyarakat, menghasilkan produk riset terapan untuk kawasan transmigrasi Jelai-Pulau Nibung yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sunardi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Dukungan penuh tersebut karena dapat menghadirkan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat memperkuat langkah kita menuju Kapuas bersih dan sehat," kata Bupati Wiyatno di Kuala Kapuas, Kemarin. 

Hal itu disampaikan oleh orang nomor satu di Pemkab Kapuas ini, setelah menghadiri pertemuan dengan Tim Ahli/Praktisi Sampah DPN ALUN Indonesia, Dewi Ambar Sari, dalam rangka presentasi proposal pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan, bertempat di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas. 

Dirinya juga menyambut baik gagasan yang dilakukan Tim Ahli/Praktisi Sampah DPN ALUN Indonesia, dan menekankan persoalan sampah merupakan tantangan bersama yang harus ditangani secara terpadu. 

Wiyatno mengatakan, melalui pertemuan ini pemerintah daerah berharap hasil diskusi ini dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kapuas, khususnya dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Tim Ahli/Praktisi Sampah DPN ALUN Indonesia, Dewi Ambar Sari menjelaskan, konsep pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. 

"Program ini diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penanganan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi melalui daur ulang dan pengolahan sampah menjadi produk bernilai," katanya. 

Dalam kegiatan itu turut hadir Sekretaris daerah (Sekda) Kapuas Usis I Sangkai beserta jajaranya, serta tamu undangan lainnya. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Hingga saat ini kan kasus kejahatan, mulai dari penipuan investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga peredaran uang palsu. Dan hal ini sangat meresahkan dan perlu diantisipasi bersama," katanya di Palangka Raya, Kamis (21/8/2025). 

Dia menekankan, setiap warga harus bijak dalam menerima tawaran investasi maupun pinjaman dari berbagai sumber. Ia menekankan, apabila asal-usulnya suatu sumber tidak jelas, sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan kerugian. 

“Saya juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Tawaran seperti itu justru sering menjadi modus penipuan,” ucapnya. 

Selain berhati-hati terhadap investasi, Ansyari juga meminta masyarakat lebih teliti dalam melakukan transaksi uang tunai. 

Keaslian uang yang diterima perlu diperiksa, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang tidak dikenal. 

Ia mengingatkan, apabila masyarakat menemukan adanya indikasi uang palsu, ia menekankan pentingnya segera melaporkan kepada pihak berwajib. 

"Ini agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban dari aksi kejahatan keuangan. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan," ujarnya.

Ansyari menilai, DPRD Kalimantan Tengah akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik ekonomi ilegal di Kalimantan Tengah. 

“DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi dan aktivitas uang ilegal. Salah satunya melalui regulasi yang lebih tegas dan pengawasan terhadap lembaga keuangan,” tuturnya. 

Selain itu, Ansyari menilai peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Koordinasi lintas sektor, baik dari kepolisian, OJK, hingga pemerintah daerah, harus diperkuat. 

“Saya berharap dengan kewaspadaan masyarakat, dukungan pemerintah, serta peran aparat penegak hukum, kasus kejahatan ekonomi dan aktivitas uang ilegal dapat diminimalisir, bahkan dicegah sejak dini,” demikian Ansyari.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Di 2025 ini, setelah Wali Kota, Fairid Naparin kembali menjabat, program peningkatan jalan lingkungan kembali dimulai dan kini tengah dikerjakan,” katanya di Palangka Raya, Senin (18/8/2025). 

Dia mengungkapkan, adanya percepatan peningkatan jalan tersebut membuktikan bahwa pemerintah kota memperhatikan kebutuhan dasar warga. 

Terlebih saat ini masih dalam musim kemarau, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan pembangunan, karena para pihak ketiga tidak akan terkendala hujan. 

“Apalagi ini masih musim kemarau, sangat baik sekali dalam hal pelaksanaan pembangunan sehingga kualitas pembangunan jalan, gorong-gorong pada saatnya nanti itu dapat memang baik adanya,” ucapnya. 

Hap memastikan, DPRD terus mendukung program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Kota Palangka Raya. 

Ia menambahkan, peningkatan jalan lingkungan bukan hanya menyangkut kenyamanan berkendara, tetapi juga menjadi faktor penting dalam memperlancar akses masyarakat menuju fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. 

Menurut Hap, perhatian pemerintah kota terhadap pembangunan infrastruktur jalan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, baik dari sisi kualitas material maupun ketepatan waktu pengerjaan. 

"Dengan begitu, hasil pembangunan yang telah pemerintah kota lakukan bisa bertahan lama dan tidak cepat rusak," ujarnya. 

DPRD, lanjutnya, juga mendorong agar proses pembangunan jalan memperhatikan aspek pemerataan, artinya, bukan hanya kawasan pusat kota yang menjadi prioritas, tetapi juga daerah pinggiran yang masih sering terkendala akses transportasi. 

Selain itu, Hap menilai, program percepatan peningkatan jalan dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan pemukiman baru di Palangka Raya. 

“Kalau jalannya bagus, otomatis aktivitas masyarakat lancar, mobilitas barang juga cepat, dan tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Itu sebabnya kami di DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah kota untuk mengawal program pembangunan ini,” demikian Hap.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Acara kenegaraan mulai dari Malam Renungan Suci, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih tersebut berlangsung khidmat, meriah, dan penuh makna kebangsaan, dengan dukungan pengamanan listrik berlapis. 

Kepala Biro Umum Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, Brigjen TNI Mulyadi melalui pernyataan tertulis yang diterima di Palangka Raya, Senin (18/8/2025) menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan listrik yang andal dari PLN selama rangkaian perayaan HUT ke-80 RI. 

"Kami sangat terbantu dengan kesiapan dan kerja PLN yang luar biasa. Kehadiran rekan-rekan PLN memberi rasa aman dan tenang, sehingga seluruh rangkaian upacara bisa berjalan dengan khidmat dan lancar. PLN telah menjadi bagian penting dari suksesnya momen bersejarah ini," ujar Brigjen TNI Mulyadi. 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-80 RI bukan hanya seremoni kenegaraan, melainkan momentum sakral untuk mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus merayakan kemerdekaan yang hakiki. 

Karena itu, PLN dengan sepenuh hati berkontribusi menjaga kelancaran acara dengan pasokan listrik yang andal.

HUT ke-80 RI adalah momentum sakral bagi seluruh bangsa. Karena itu, PLN tidak hanya menyalurkan listrik, tapi juga menyalurkan semangat kebangsaan. 

"Kami berdiri tegak bersama rakyat, memastikan setiap detik upacara berjalan tanpa gangguan. Listrik yang terjaga ini adalah wujud dedikasi kami untuk Indonesia yang maju dan merdeka seutuhnya," tegas Darmawan. 

Darmawan menambahkan, keberhasilan pengamanan kelistrikan merupakan hasil persiapan teknis yang matang dan kerja kolaboratif seluruh tim. 

Sejak jauh hari, PLN melakukan asesmen dari hulu hingga hilir sistem kelistrikan serta menetapkan masa siaga kelistrikan khusus Jakarta pada 1–18 Agustus 2025. 

"Kami melakukan simulasi beban dan pengujian sistem secara menyeluruh. Koordinasi lintas unit diperkuat, dan setiap perangkat cadangan dipastikan dalam kondisi prima. Ini adalah kerja teknis yang presisi, namun tetap mengedepankan kecepatan dan ketepatan," jelas Darmawan.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch Andy Adchaminoerdin, menambahkan untuk memastikan kelancaran acara, PLN menerapkan sistem pengamanan kelistrikan berlapis yang terdiri dari suplai 2 subsistem, 4 gardu induk, 4 penyulang, full automation melalui scada, 8 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan total daya 3.200 kVA, serta power generator dengan total daya 8.000 kVA. 

Seluruh sistem ini diawasi secara real-time selama 24 jam melalui control center di Powerhouse PLN Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu sebanyak 131 personel PLN disiagakan penuh selama 24 jam di 7 titik posko siaga di sekitar Istana Merdeka. 

Mereka tergabung dalam petugas khusus PLN yang dibentuk untuk mendukung keandalan kelistrikan selama rangkaian kegiatan HUT ke-80 RI. 

”Kami menyusun strategi pengamanan kelistrikan dengan pendekatan sistemik dan berlapis. Setiap komponen, dari gardu induk hingga UPS, kami pastikan berfungsi optimal. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung momen penting bangsa," ujar Andy. 

Dia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan personil PLN dalam menjaga keandalan listrik selama acara berlangsung. 

"Kami menempatkan personil siaga di titik-titik strategis dan melakukan pengawasan 24 jam. Semua ini demi memastikan listrik tetap andal, tanpa gangguan, dan mendukung jalannya upacara dengan sempurna," tutup Andy.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa`i menjelaskan, kunjungan tersebut di antaranya untuk melihat dari dekat perkembangan pengolahan lahan cetak sawah rakyat agar berjalan sesuai dengan target dan harapan. 

"Kami dari pemerintah daerah berterima kasih kepada pemerintah pusat, program ini dapat dilaksanakan dengan baik," tuturnya. 

Diharap dengan sumber ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Pulang Pisau bisa diimplementasikan dengan baik sesuai dengan keinginan dan permintaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 

Ahmad Rifa`i juga berharap program cetak sawah rakyat ini dilaksanakan secara berkelanjutan, berkesinambungan, serta pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Dirinya juga memberikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan, khususnya di kabupaten setempat. 

Ia berharap sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat melalui Kementerian Pertanian dapat terus berlanjut untuk kesejahteraan masyarakat. 

Hingga pada akhirnya mampu mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian yang menjadi pilar untuk ketahanan pangan dan menjadi komitmen bersama menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. 

Sementara itu, kedatangan Gubernur Agustiar Sabran bersama rombongan disambut hangat Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa`i dan unsur Forkopimda. 

Kunjungan ke lokasi cetak sawah rakyat di dua desa tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. 

Gubernur Agustiar Sabran bersama Bupati Ahmad Rifa'i juga melakukan dialog dengan pengawas lapangan pada program cetak sawah untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai target. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Adanya sekat kanal ini, kita berharap lahan gambut tetap lembab sehingga potensi kebakaran dapat ditekan,” kata Riduan Eka Saputra di Pulang Pisau, Rabu (13/8/2025). 

Pemilihan titik pembangunan, paparnya, juga mempertimbangkan dampak langsung terhadap kawasan yang rawan kekeringan. Ia menyebut, menjaga kelembapan gambut adalah kunci utama pencegahan karhutla yang efektif di wilayah tersebut. 

Riduan juga menekankan pembangunan sekat kanal perlu memperhatikan kesesuaian lokasi dan struktur bangunan. Ia mengatakan setiap desain harus disesuaikan dengan debit air yang ditahan. 

“Jika lebar yang ditahan berbeda, maka tipe bangunannya juga berbeda,” tambahnya. 

Technikal Officer Rehabilitasi Konservasi Sarianto berharap masyarakat setempat turut memiliki inisiatif dalam menjaga kawasan gambut dengan membangun sekat kanal. 

“Tujuan utamanya menahan arus air agar tidak mudah kering. Air yang tertahan juga berguna untuk pemadaman kebakaran saat musim kemarau,” jelasnya. 

Sekat kanal ini, papar Sarianto, membantu memastikan ketersediaan stok air di dalam kawasan gambut tetap terjaga sehingga lahan tidak cepat mengering dan siap digunakan saat pemadaman kebakaran. 

“Keberadaan stok air ini sangat penting karena ketika api muncul, kita tidak kesulitan mencari sumber air untuk memadamkan,” tambahnya. 

Ia menjelaskan pembangunan sekat kanal sudah dilakukan masyarakat sejak lama, namun metode yang digunakan dahulu berbeda, sebelumnya hanya memanfaatkan peralatan sederhana tanpa konstruksi yang kuat seperti sekarang. 

“Sebelumnya masyarakat hanya menggunakan alat seadanya, seperti terpal untuk menutup aliran air. Sekarang bahan yang digunakan lebih kuat dan kokoh dengan menggunakan kayu dan papan,” ujarnya. 

Perbedaan bahan tersebut, kata Sarianto, membuat sekat kanal sekarang lebih efektif dalam mempertahankan air dan menjaga kualitas lahan gambut. 

Menggunakan konstruksi yang lebih baik, maka manfaatnya bisa dirasakan untuk jangka panjang. Sarianto juga berharap kesadaran masyarakat terus meningkat dalam menjaga kawasan gambut melalui pembangunan sekat kanal demi kelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan berkelanjutan. 

“Sesuai program Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), tujuan utamanya adalah melestarikan gambut. Ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk generasi mendatang,” demikian Sarianto. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kami melakukan rekonsiliasi terkait data kepesertaan dengan seluruh peserta program JKN untuk memastikan data peserta jaminan selalu valid," kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini di Palangka Raya, Rabu (13/8/2025). 

Pria yang pernah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya ini mengatakan, rekonsiliasi data itu hanya terkait data peserta dengan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga data di satuan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya.

Rekonsiliasi data bagi peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan pemerintah itu karena data tersebut lebih fleksibel dan harus selalu diperbarui sesuai kondisi di lapangan. 

Setelah dilakukan rekonsiliasi, data peserta tersebut bisa saja ada penambahan dan pengurangan. Misal penambahan karena adanya bayi baru lahir, pendaftaran baru, atau pengalihan kepesertaan menjadi penduduk. 

"Atau bahkan pengurangan peserta akibat peserta tersebut sudah bukan menjadi penduduk daerah tersebut, beralih kepesertaan akibat sudah bekerja, atau bahkan jika ada peserta yang meninggal," katanya.

Pernyataan itu diungkapkan Zaini usai Rapat Diskusi Terkait Rencana Pengurangan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah (PB Pemda) Kota Palangka Raya. 

Dia juga menyampaikan bahwa rapat ini merupakan langkah penting untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang matang terkait program jaminan kesehatan bagi masyarakat. 

Ia menegaskan, meski ada rencana pengurangan peserta, pemerintah tetap berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga. 

“Keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Prinsipnya, jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terlayani,” ujar Zaini. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Gerai TPID di wilayah Kota Palangka Raya sudah tersebar di beberapa kelurahan menjadi salah satu program utama dalam menjaga inflasi," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Rabu (13/8/2025). 

Diantara lokasi Gerai TPID itu berada di Kelurahan Pahandut Seberang, di Pasar Kahayan, di Kelurahan Kalampangan dan Kelurahan Tangkiling.

Pemkot Palangka Raya juga terus berupaya memperluas jangkauan Gerai Tim Penanggulangan Inflasi Daerah hingga tingkat kelurahan sebagai upaya memaksimalkan pengendalian inflasi. 

Ke depan dan secara bertahap Pemkot Palangka Raya menargetkan membangun Gerai TPID di setiap kelurahan. Dia menambahkan, seluruh barang yang dijual di Gerai TPID memiliki harga yang lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Produk yang dijual di gerai tersebut adalah berbagai bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih dan lainnya.

Gerai TPID ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Palangka Raya bersama berbagai pihak anggota tim penanggulangan inflasi daerah seperti Bank Indonesia dan Bulog. 

Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi, evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 Juta Rumah, sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada pemerintah daerah. 

"Rakor ini sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan inflasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas akses perumahan rakyat, meningkatkan keamanan siber, serta mendukung program sertifikasi halal secara menyeluruh," kata Fairid. 

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya Samsul Rizal menambahkan, Gerai TPID dan pasar penyeimbang ini diharapkan semakin mampu membantu dan mengendalikan harga bahan pokok dan mencegah laju inflasi agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil dan berkesinambungan. 

Keberadaan Gerai TPID yang menyediakan beras SPHP, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di kota Palangka Raya. 

Selain itu juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ketersediaan dan aksesibilitas beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 

Samsul Rizal juga menegaskan, pentingnya kerjasama antara pemerintah, Bulog dan masyarakat dalam menjaga kelancaran distribusi beras SPHP. 

"Dengan adanya sinergi yang sangat baik ini, diharapkan proses distribusi dan penyaluran beras SPHP dapat berjalan lancar dan merata ke seluruh wilayah di Kota Palangka Raya," katanya. 

Saat ini pihaknya juga menerapkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K. Meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarinstansi guna memastikan pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Senin (28/4/2025), menjelaskan saat ini secara nasional telah terbentuk 38 TPAKD tingkat provinsi dan sebanyak 514 TPAKD tingkat kabupaten/kota, sedangkan di Kalimantan Tengah telah terbentuk 1 TPAKD provinsi dan 14 TPAKD tingkat kabupaten/kota. 

"Keberadaan TPAKD, salah satunya untuk percepatan inklusi keuangan, merupakan salah satu indikator utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target inklusi keuangan yang telah ditetapkan pada 2045 sebesar 98 persen," jelasnya. 

Adapun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 untuk Kalimantan Tengah, memiliki tingkat inklusi keuangan sebesar 81,30 persen, sedangkan literasi keuangan sebesar 32,73 persen. 

"Akses keuangan berperan sebagai katalis penting dalam pengembangan ekonomi daerah," jelasnya. 

Hal ini dikarenakan dengan kemudahan mendapat layanan keuangan seperti kredit, tabungan, dan pembiayaan usaha, maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong sirkulasi ekonomi lokal. 

"Melalui TPAKD akses keuangan diharap lebih merata di seluruh daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya. 

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng Sri Widanarni menyebut TPAKD memiliki peranan penting, sekaligus sebagai garda terdepan mendorong percepatan akses keuangan di daerah. 

"Saya berharap seluruh TPAKD dapat bersinergi dengan OJK dan lembaga jasa keuangan untuk melaksanakan program kerja yang inklusif dan inovatif, serta mengoptimalkan produk layanan jasa keuangan sebaik-baiknya guna mendorong percepatan akses keuangan yang inklusif di Kalimantan Tengah," katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir] 

"Seleksi PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan formasi tenaga teknis dan tenaga pendidik di lingkungan pemerintah provinsi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Tengah Lisda Arriyana di Palangka Raya, Senin (28/4/2025). 

Pelaksanaan seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 27 April hingga 11 Mei 2025. Lisda bersama jajaran terus mengawal setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari proses registrasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) yakni metode ujian menggunakan komputer. 

BKD Kalimantan Tengah memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan prosedur, transparan, akuntabel, serta memperhatikan kenyamanan peserta. 

"Setiap proses seleksi berjalan objektif dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani," jelasnya.

Lisda menekankan integritas adalah pondasi utama dalam rekrutmen ASN. Pihaknya tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk kecurangan. 

Oleh karena itu, melalui pengawalan ketat sesuai ketentuan, pihaknya memastikan seleksi yang dilaksanakan ini benar-benar murni berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing peserta. 

"Diharapkan, melalui seleksi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperoleh ASN berkualitas yang siap mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tuturnya. 

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja panitia pelaksana dari UPT BKN Palangka Raya dan seluruh pihak yang telah bekerja keras demi kelancaran tahapan seleksi. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Sebagian besar wilayah yang terdampak berada di daerah aliran sungai (DAS) Barito. Kami sudah mengerahkan tim untuk membantu warga serta menyiapkan langkah-langkah penanggulangan, termasuk penyaluran bantuan darurat," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Utara Rizali Hadi di Muara Teweh, Minggu (20/4/2025). 

Menurut dia, kecamatan yang terdampak meliputi Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Montallat, Gunung Purei, Teweh Timur dan Gunung Timang. 

Saat ini, katanya, personel BPBD terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi banjir di lapangan. 

"Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa, namun BPBD mencatat ribuan warga terdampak, dan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan bangunan pemerintah juga turut terendam air," kata Rizali. 

Adapun kecamatan yang terdampak meliputi Lahei Barat ada 11 desa, jumlah terdampak 2.675 KK atau 7.626 jiwa, jumlah bangunan sebanyak 1.985 unit, sementara fasilitas umum yang terdampak kesehatan empat unit, tempat ibadah 15 unit, pendidikan 13 unit, gedung pemerintah ada empat unit.

Kecamatan Lahei ada 13 desa yang terdampak dengan jumlah 3.756 KK atau 9.801 jiwa, jumlah bangunan sebanyak 922 unit, sementara fasilitas umum seperti kesehatan lima unit, tempat ibadah 10 unit, pendidikan 11 unit, gedung pemerintah 18 unit serta jalan dan jembatan sebanyak empat unit. 

Sementara untuk Kecamatan Teweh Tengah ada dua kelurahan yaitu Lanjas dan Melayu dan Desa Lemo I dan Lemo II, jumlah terdampak sebanyak 3.801 KK atau 13.637 jiwa, bangunan yang terdampak sebanyak 2.267 unit, kesehatan dua unit, rumah ibadah dua unit, gedung pemerintah, jalan dan jembatan masing-masing satu unit. 

Kecamatan Teweh Baru, ada tujuh desa, jumlah terdampak 1.951 KK atau 7.250 jiwa, bangunan yang terdampak sebanyak 1.595 unit, sedangkan untuk fasilitas umum seperti kesehatan dua unit, rumah ibadah 21 unit, pendidikan 18 unit, gedung pemerintah satu unit serta jalan dan jembatan tiga unit. 

Untuk Kecamatan Selatan ada empat desa yang terdampak banjir dengan jumlah 1.138 KK atau 3.402 jiwa dengan jumlah bangunan yang terdampak sebanyak 110 unit. 

Untuk fasilitas umum belum ada data yang masuk ke BPBD setempat. Sementara Kecamatan Montallat terdapat 10 desa/kelurahan jumlah terdampak sebanyak 3.677 KK atau 11.638 jiwa dengan jumlah bangunan terdampak sebanyak 2.137 unit, fasilitas kesehatan 11 unit, rumah ibadah 36 unit, pendidikan 30 unit, gedung pemerintah 13 unit serta jalan dan jembatan 17 unit. 

Kecamatan Teweh Timur terdapat tujuh desa terdampak dengan jumlah 957 KK atau 1.684 jiwa dan Kecamatan Gunung Timang terdapat tujuh desa yang terdampak dengan jumlah 338 KK dan 980 jiwa. Sementara untuk fasilitas umum yang terdampak belum ada data masuk. 

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi naiknya debit air, terutama di wilayah yang masih diguyur hujan," kata Rizali Hadi. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Alhamdulillah dampaknya sangat terasa. Selisih harganya cukup lumayan dibandingkan menjual ke tengkulak selama ini," kata Joni, salah seorang petani di Sampit, Kamis (17/4/2025). 

Terhitung 15 Januari 2025 HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025. 

Sebelumnya, HPP GKP pada Juni 2024 lalu ditetapkan Rp6.000 per kilogram. Kenaikan HPP pada 2025 ini diakui membawa dampak positif dan manfaat yang semakin dirasakan petani. 

Penaikan HPP ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Penetapan HPP ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani di dalam negeri. 

Kepala Desa Lampuyang Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Muksin mengatakan sebelumnya petani di desanya menjual gabah kering panen kepada tengkulak karena dinilai praktis dan cepat. Namun harganya dinilai kurang menguntungkan bagi petani. 

"Dulu misalnya tengkulak dari Kapuas datang ke sini membeli gabah hanya Rp3.000 sampai Rp3.500 GKP per kilogram. Tapi kadang ada juga tengkulak lain yang datang menawarkan harga sampai Rp3.700 GKP per kilogram," ujarnya. 

Dengan naiknya HPP GKP oleh Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram, kini petani dapat merasakan keuntungan yang lumayan. 

Oleh karena itu kini petani lebih memilih menjual hasil panen mereka ke Bulog. Kebijakan ini juga membuat kondisi menjadi normal karena tidak ada lagi tengkulak yang memainkan harga. Petani berharap Bulog konsisten membeli hasil panen petani. 

Saat ini ada sekitar 4.500 hektare sawah di Desa Lampuyang yang merupakan lumbung padi Kotawaringin Timur. Kini petani semakin bersemangat karena hasil bertani semakin menjanjikan, apalagi lahan potensial di desa ini mencapai 8.000 hektare sehingga masih ada hampir separuh yang bisa dikembangkan.

Apalagi dengan dibenahinya pengairan, kata Muksin, petani semakin bersemangat. Tahun lalu ada 45 kilometer yang dibenahi sehingga air sudah bisa keluar. Petani berharap tahun ini bisa dilanjutkan 60 kilometer pengairan primer dan sekunder. 

"Yang menjadi penghambat cuma di depan arah ke muara sungai karena statusnya hutan. Sudah beberapa kali kami usulkan. Kami sampaikan juga ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Mudahan segera disetujui," demikian Muksin. 

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur, Muhammad Azwar Fuad mengatakan, total luas tanam di Kotawaringin Timur pada 2025 ini lebih dari 8.000 hektare. 

Jika diasumsi potensi panen hanya 4 ton saja per hektare, maka sedikitnya ada 32.000 ton gabah yang akan dihasilkan. 

Perusahaan Umum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan, pada 2025 ini ditargetkan menyerap gabah minimal 1.700 ton. 

Bulog optimistis bisa mencapai target tersebut. Fuad menegaskan, sesuai penugasan yang diberikan pemerintah maka Bulog berkomitmen untuk siap menyerap seluruh gabah hasil produksi petani. 

"Namun apabila ada pengusaha swasta atau pihak manapun yang mau membeli di atas HPP yang diterapkan Bulog yakni di atas harga Rp6.500 per kilogram, maka dipersilakan," ujarnya. 

Untuk penyerapan gabah kering panen, Bulog tidak ada melakukan batasan jumlah maupun kondisi gabah. Artinya, kualitas apapun yang dihasilkan dari panen petani, tetap akan diterima dan dibeli oleh Bulog. 

Bulog hanya mengimbau kepada pada petani supaya tidak terburu-buru dalam memanen padinya. Panen dilakukan hanya terhadap padi yang memang siap panen sesuai umur masa tanamnya. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Terkait tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kotim ini yang sedang kami kejar, makanya kami bersama Bapenda Kotim melalui cost sharing akan menggelar razia gabungan,” kata Kepala UPT PPD Samsat Kotim Rachman S di Sampit, Rabu (16/4/2025). 

Sebelumnya Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah mengungkap data tunggakan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yakni 1.330.445 unit pada awal 2025. 

Dari total jumlah itu, Kotim menduduki posisi tertinggi dengan 370.100 unit kendaraan. Hal ini pun mendapat sorotan banyak pihak, di antaranya dari kalangan legislator Kotim yang mendorong instansi terkait bersama pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. 

Rachman tidak menampik bahwa tunggakan pajak kendaraan di Kotim cukup tinggi, akan tetapi menurutnya ada perbedaan data riil yang pihaknya miliki dengan informasi yang disampaikan oleh Bapenda provinsi. 

Berdasarkan data terakhir Samsat Kotim, total kendaraan yang menunggak bayar pajak ada sebanyak 79.068 unit. Kendaraan yang menunggak ini dibagi berdasarkan warna platnya, yakni putih 77.148 unit dengan potensi pajak Rp111.456.264.968, kuning 1.007 unit dengan potensi pajak Rp 15.607.503.082 dan merah 913 unit dengan potensi pajak Rp1.933.371.575. 

“Mungkin data dari provinsi itu data keseluruhan pada periode tertentu, sedangkan setiap hari ada orang yang membayar pajak makanya ada perbedaan,” ujarnya. 

Kendati ada perbedaan data, tetapi tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor itu tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui razia gabungan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. 

Razia gabungan ini juga melibatkan pihak kepolisian, khususnya Satlantas, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Jasa Raharja serta melibatkan mobil Samsat keliling, sehingga ketika didapati kendaraan yang pajaknya menunggak bisa langsung bayar di mobil tersebut. 

Selain itu, pihaknya akan menertibkan kendaraan non-KH atau plat luar daerah yang beroperasi di Kotim agar bisa melakukan penggantian nomor plat sesuai kode daerah setempat, bahkan jika bisa menggunakan kode plat Sampit, yakni F di belakangnya. 

“Penertiban plat ini juga akan kami gencarkan, karena ini salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Adapun, pelaksanaan razia ini masih kami arahan dengan Bupati Kotim, kami bersama Bapenda sudah meminta izin,” demikian Rachman. 

Disisi lain, Kepala Bapenda Kotim Ramadansyah menyampaikan bahwa sejak Januari 2025 kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor sudah mulai diterapkan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perda Kotim Nomor 1 Tahun 2024. 

Dengan adanya kebijakan tersebut pendapatan dari pajak kendaraan bisa langsung masuk ke kabupaten, tanpa harus menunggu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) dari provinsi. 

“Dengan opsen tersebut pendapatan dari pajak kendaraan bermotor bisa langsung dibagi dan bisa langsung masuk kas daerah, tidak lagi menunggu transfer provinsi. Hal ini menjadi peluang kita untuk bisa memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor,” ujarnya. 

Senada dengan yang disampaikan Kepala UPT PPD Samsat Kotim, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait pelaksanaan razia gabungan, termasuk melibatkan UPT Bapenda Kalteng yang ada di Kotim. 

“Melalui razia ini kami mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor, apabila sudah jatuh tempo agar segera melakukan pembayaran pajak karena ini merupakan salah satu sumber pemasukan daerah kita yang digunakan untuk kepentingan daerah juga,” demikian Ramadansyah. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Kita lakukan survei sekaligus monitoring terkait dengan keterlambatan pembangunan puskesmas yang ada di Kecamatan jelai ini. Namun, hingga saat ini (15 April 2025, red) ternyata memang betul masih belum selesai,” ucapnya di Sukamara, Selasa (15/4/2025). 

Menurut Masduki, pembangunan puskesmas ini sudah melewati masa kontrak selama empat bulan dan kondisi bangunan masih belum selesai. Seharusnya, hal tersebut tidak boleh terjadi karena sudah menyalahi aturan. 

“Mereka menjanjikan bahwa pembangunan ini akan diselesaikan hingga akhir bulan ini (30 April 2025). Seharusnya hal ini tidak bisa terjadi keterlambatan seperti ini. Karena pembangunan ini menggunakan uang rakyat, dan rakyat berharap ini harus segera selesai, sehingga fasilitas kesehatan ini bisa segera dipergunakan,” ungkapnya. 

Masduki menyampaikan, pembangunan UPT Puskesmas Jelai ini menggunakan anggaran DAK Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2024 dengan nilai mencapai Rp8 miliar lebih. Dia menjelaskan bahwa sudah tertera jelas dalam aturannya untuk masa pembangunan dan masa pengawasannya. 

“Ini uang negara, enggak boleh dibuat main-main begini. Sudah melewati waktu dari perjanjian kerjasama bahkan hingga empat bulan namun masih minta tenggang waktu lagi. Ini jelas seperti tawar menawar dengan pemerintah jelas sudah sangat tidak boleh,” tegasnya. 

Dia juga sangat menyayangkan, bahwa pembayaran untuk pekerjaan pembangunan UPT Puskemas Jelai tersebut ternyata sudah terbayarkan semuanya, sementara pembangunan belum selesai dan melewati masa tahun anggaran dalam kontrak. 

“Saya sangat sesalkan hal ini. Jelas ini merupakan proyek yang sungguh sangat luar biasa salahnya. Meskipun, perwakilan dari pihak dari pemegang pekerjaan pembangunan ini menyampaikan akan segera merampungkan pekerjaan hingga akhir bulan ini, namun ini sudah menyalahi aturan. Tentu akan kita lakukan monitoring lagi nantinya kalau memang belum selesai maka akan kita lakukan tindakan-tindakan selanjutnya,” kata Masduki. 

Masduki menambahkan, dia mendapat penjelasan bahwa pekerjaan akan segera diselesaikan hingga akhir bulan ini. Untuk itu dirinya akan melakukan pengecekan lagi. 

"Karena ini harus kita jaga dan ini uang rakyat, ini uang negara yang tidak boleh dibuat main-main. Kalau hingga akhir bulan ini masih belum ada perkembangan tentu kita akan lakukan tindakan-tindakan selanjutnya.” demikian Masduki. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Upaya pencegahan sengketa pertanahan di Kalimantan Tengah ini memerlukan payung hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan," katanya di Palangka Raya, Rabu (16/4/2025). 

Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu rapat panitia khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah bersama tim pemerintah provinsi telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelesaian Sengketa dan Konik Pertanahan. 

Hal tersebut merupakan langkah awal DPRD Kalimantan Tengah untuk menentukan beberapa substansi pada raperda penyelesaian sengketa. 

"Tim Pansus DPRD Kalimantan Tengah sudah melaksanakan rapat dengan instansi terkait dari pemerintah daerah, sebagai awal kami membahas beberapa substansi raperda," ucapnya. 

Lohing menekankan, rancangan produk hukum daerah ini bisa dikatakan sangat mendesak untuk diselesaikan, terlebih dengan banyaknya kasus sengketa pertanahan yang disampaikan ke DPRD. 

Dengan melihat sejumlah kasus yang terjadi, tentu sangat wajar apabila ada urgensi terhadap penyelesaiannya, sebab raperda ini ke depannya akan menjadi pedoman pihak terkait dalam menyelesaikan konik, baik secara prosedur ataupun kewenangan. 

"Kalau dikatakan perlu cepat, ya raperda ini sangat urgent. Karena dari namanya saja penyelesaian sengketa dan konik, jadi ini perlu dipercepat kita susun," ujarnya. 

Lohing juga meminta semua pihak, baik itu Pansus DPRD ataupun tim pemerintah daerah untuk aktif melakukan koordinasi guna menyelesaikan seluruh tahapan yang berkaitan dengan penyempurnaan materi raperda. 

Ia berharap, raperda ini dapat segera dibahas sehingga bisa memberikan payung hukum yang kuat untuk mengatasi serta mencegah terjadinya sengketa lahan di Kalimantan Tengah. 

"Kalau bisa selesainya jangan sampai lewat tahun ini, makanya saya minta semuanya terlibat aktif supaya tahapan-tahapannya bisa selesai dan raperda bisa cepat pula disahkan," demikian Lohing.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Di Kelurahan Palangka ini terdapat sejumlah taman yang telah dibangun sedemikian rupa, seperti Taman Lansia dan Taman di Jalan Kinibalu. Namun kini belum terawat dengan baik," kata Subandi saat menggelar reses, Selasa (15/4/2025). 

Dia mengungkapkan, revitalisasi taman penting dilakukan sebagai salah satu sarana rekreasi warga serta ruang terbuka hijau. 

Apalagi selama ini warga mengandalkan dua taman tersebut untuk mengajak anaknya serta para lansia untuk bermain dan berolahraga, seperti jalan kaki atau kardio. 

"Jadi, saya meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya segera merawat taman-taman kota agar kembali hidup dan ramai," ucapnya. 

Selain itu, dalam reses daerah pemilihan Palangka Raya II, di kantor Kelurahan Palangka tersebut, Subandi mengungkapkan, adanya rencana pemerintah kota untuk merelokasi tempat pembuangan sementara (TPS) yang berada di Jalan Batu Suli. 

Legislator Palangka Raya ini pun meminta kepada warga melalui para RT, agar menyiapkan lokasi atau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan depo sampah.

"Selama ini TPS yang berada di dekat muara Jalan Batu Suli itu cukup mengganggu aktivitas lalu lintas warga. Kami harapkan ini bisa segera dilakukan," ujar Subandi.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, aspirasi dari warga ini akan dirapatkan kembali bersama jajaran anggota DPRD untuk menentukan program-program yang bersifat mendesak. 

Kemudian, hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga nantinya dapat direalisasikan. 

"Yang pasti kami selaku anggota DPRD berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar direalisasikan dan di tiap tahunnya di masing-masing kelurahan terdapat satu perkembangan pembangunan," demikian Subandi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Perlu langkah konkret dan segera berupa pembangunan Water Break System guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah," katanya di Palangka Raya, Selasa (15/4/2025). 

Dia mengungkapkan, apabila abrasi ini terus dibiarkan, bukan hanya ekosistem yang terganggu, tetapi juga akan berdampak langsung pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar pesisir. 

Sementara menurutnya, Water Break System atau sistem pemecah gelombang merupakan salah satu solusi teknis yang terbukti efektif dalam menahan laju abrasi pantai. 

Ia juga menilai, Desa Sungai Damar sangat membutuhkan intervensi semacam ini karena kondisi geograsnya yang rawan. 

“Desa Sungai Damar berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan luas, sehingga sangat rentan terkena dampak abrasi yang terus-menerus terjadi terutama saat pasang tinggi,” ucapnya.

Okki juga menekankan, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, melainkan perlu dukungan dan sinergi dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dan instansi teknis lainnya segera melakukan survei lapangan untuk menyusun rencana aksi. 

“Saya mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti dengan kajian teknis dan penganggaran. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat desa,” ujarnya. 

Okki juga mengimbau seluruh warga di Desa Sungai Damar untuk tetap waspada pada saat beraktivitas di tengah kondisi abrasi. Ia mengharapkan, pemerintah daerah bisa bergerak cepat mengatasi kondisi abrasi tersebut, agar warga di Desa Sungai Damar tidak menjadi korban jiwa bencana abrasi.

"Warga juga saya minta untuk selalu melaporkan perkembangan kondisi abrasi di sana. Ini sebagai dasar untuk mendesak pemerintah daerah bergerak cepat," demikian Okki. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Tahun ini kita cuma dapat Rp200 juta untuk menambah ketinggian aspal di sana. Dan itu pun tidak bisa menangani semua. Kita lakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotawaringin Timur, Rody Kamislam di Sampit, Senin (14/4/2025). 

Terminal Patih Rumbih berlokasi di Jalan MT Haryono Sampit. Ini merupakan terminal satu-satunya yang ada di kabupaten ini termasuk terminal yang sudah cukup tua. 

Terminal Patih Rumbih merupakan terminal yang melayani turun naik penumpang dan transit rute Sampit-Palangka Raya, Sampit-Pangkalan Bun, bahkan sampai ke Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

Rody mengakui kondisi terminal ini perlu pembenahan dan peningkatan. Kondisi sebagian area lantai terminal sedang rusak dan tergenang ketika turun hujan. Perbaikan area terminal harus dilakukan secara khusus. 

Pengerjaannya tidak bisa seperti mengerjakan aspal jalan biasa karena harus area terminal harus mampu menahan beban berat bus yang setiap hari beroperasi di terminal tersebut. 

Berdasarkan data, jumlah bus yang masuk ke Terminal Patih Rumbih setiap harinya sekitar 50 unit. Dengan kondisinya yang sudah kurang representatif, pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan keberadaan terminal ini. 

Seperti saat arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah lalu, Terminal Patih Rumbih melayani 10.363 penumpang selama periode 21-30 Maret 2025. Jumlah tersebut terhitung dari H-10 Lebaran yang meliputi 1.438 penumpang naik, 1.331 penumpang turun dan 7.594 penumpang transit. 

"Selagi di Terminal Patih Rumbih masih bisa melayani dan volumenya juga tidak terlalu besar, maka tetap kita optimalkan," sambung Rody. 

Menurut Rody, jika melihat kondisi sekarang memang perlu dilakukan renovasi atau peremajaan. Pemerintah daerah berupaya memperbaikinya, namun karena keterbatasan anggaran maka perbaikan dan pemeliharaan itu secara bertahap. 

"Kondisinya memang sudah tidak representatif. Harapan kami, kita akan membuat perencanaan seperti apa nanti ke depannya, tetapi nanti tahapannya kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah kita," timpalnya. 

Terkait rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membangun terminal, Rody mendukung wacana tersebut. 

Menurutnya, dulu sempat ada wacana pembangunan terminal tipe B di Jalan Ir Soekarno atau Lingkar Utara Sampit oleh pemerintah provinsi, namun sampai saat ini belum terealisasi. 

"Lahannya tumpang tindih sampai empat lapis sehingga pemkab tidak berani. Itu rencananya pemkab menyiapkan lahan, infrastrukturnya dibangun oleh Pemprov Kalteng. Mudah-mudahan saja nanti bisa diwujudkan," demikian Rody Kamislam. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh anak yang tepat, juga tantangan bagi masyarakat pada umumnya, tokoh adat dan pemerintah daerah," kata kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera Kartini Forisni Aprilista di Sampit, Minggu (13/4/2025). 

Forisni menanggapi beredarnya dua video asusila dalam waktu yang hampir bersamaan. Pertama adalah video asusila sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan adegan tidak senonoh, yang kedua adalah video seorang remaja putri diduga pelajar yang tampil tanpa pakaian. 

Beredarnya video asusila ini menuai tanggapan keprihatinan masyarakat. Kepolisian diminta mengusut kasus ini hingga tuntas, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga jika ada pihak lain yang menyebarkan video tersebut. 

Forisni mengatakan, kasus tindak asusila seperti ini sudah sering terjadi di Kotawaringin Timur. Dia khawatir ini merupakan fenomena "gunung es" yakni yang terlihat hanya di permukaan sementara di dasarnya lebih banyak lagi. 

Aktivis perempuan yang akrab disapa Bu Lis berharap semua pihak menyikapi masalah ini secara serius. Jika tidak, hal ini dikhawatirkan akan menjadi contoh dan ditiru oleh anak-anak remaja di daerah ini. 

Lis menilai, kasus-kasus ini menunjukkan penurunan nilai-nilai moral atau degradasi moral di kalangan remaja. Sebagian dari mereka menganggap lumrah hubungan seks di luar nikah. 

Untuk itu perlu disikapi dan ditangani segera. Hal tidak kalah pentingnya adalah penerapan hukum yang tegas bagi pelaku asusila dan bagi pelaku yang menyebarkan video tersebut, termasuk di media sosial. 

"Bagaimana semua pihak harus saling bersinergi melakukan pencegahan pergaulan bebas dan mensosialisasikan kepada kalangan remaja bahayanya seks bebas. Dan tentunya juga penguatan moral dan menanamkan nilai-nilai agama pada anak menjadi sangat penting dilakukan sejak usia dini," demikian Forisni Aprilista. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Kebijakan pemerintah daerah, khususnya bupati untuk menambah dokter spesialis kami akan mendukungnya semaksimal mungkin, karena hal ini memang sangat kita butuhkan di Kotim,” kata Rimbun di Sampit, Rabu (9/4/2025). 

Sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan pemerintah daerah siap memberikan beasiswa atau mengganti biaya pendidikan serta memberikan insentif, rumah dan mobil dinas bagi dokter spesialis yang mau mengabdi di Kotim, minimal kontrak kerja 15 tahun, Dokter spesialis yang dimaksud tentunya sesuai dengan kebutuhan di Kotim, salah satunya dokter spesialis bedah saraf yang belum ada sama sekali di wilayah tersebut, sehingga warga Kotim yang membutuhkan perawatan bedah syarat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah. 

Langkah yang diambil bupati ini pun mendapat respon positif dari pihak legislatif. Rimbun mengatakan bahwa DPRD Kotim siap mendukung kebijakan yang diambil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan. 

“Terlebih untuk dokter spesialis bedah saraf itu memang kita selalu kesulitan dan selama ini pasien bedah saraf harus dirujuk ke luar daerah, kasihan warga kita,” ucapnya. 

Rimbun melanjutkan, karena keterbatasan dokter spesialis di Kotim masih banyak warga setempat yang terpaksa dirujuk ke rumah sakit luar daerah untuk berobat.

Hal ini tentu membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang lebih besar sehingga menjadi beban bagi pasien maupun keluarga. Terlebih dengan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan juga berpotensi memperburuk kondisi pasien. 

Maka dari itu, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk menambah dokter spesialis karena ini sejalan dengan keinginan DPRD Kotim, yakni mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. 

Pihaknya juga siap mendukung semaksimal mungkin langkah pemerintah daerah, sesuai tugas, pokok dan fungsinya DPRD yaitu melalui penganggaran.

Bukan hanya dari segi sumber daya manusia (SDM), pihaknya juga ingin agar sarana, prasarana dan fasilitas rumah sakit dapat segera dipenuhi. 

Rimbun juga tidak mempermasalahkan jika SDM yang diterima nantinya bukan putra-putri asli daerah, karena pemenuhan SDM sekarang menjadi urgensi utama, terlebih mengingat dokter spesialis yang bersedia mengabdi di daerah cukup sulit dicari. 

“Kalau ada putra-putri daerah tentu lebih baik dan bisa kita utamakan, tapi kalau dari luar daerah pun tetap kita dukung. Karena yang penting itu SDM bisa cepat tersedia begitu pula dengan peralatan medisnya perlu kita siapkan,” demikian Rimbun. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan,” kata Ardiansah di Kuala Kapuas, Rabu (9/4/2025). 

Politisi dari Partai Golongan karya (Golkar) ini, menegaskan bahwa investasi di sektor sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga membuka peluang pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 

Untuk itu, Ardiansah berharap agar investor yang beroperasi di Kabupaten Kapuas senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

"Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. Namun, kita juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan," katanya.

Ardiansah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat, untuk menjalin sinergi demi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. 

Dalam pandangannya, kolaborasi yang baik akan memberikan dampak positif yang luas bagi pembangunan daerah. 

Lebih lanjut, wakil rakyat yang kembali terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) Kapuas III meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang dan Pasak Talawang ini, berharap agar keberadaan investasi sawit dapat diiringi dengan peningkatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang dapat membantu pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. 

Dengan dukungan penuh dari DPRD, Ardiansah optimis Kabupaten Kapuas akan terus menjadi daerah yang menarik bagi para investor, khususnya di sektor perkebunan, dan mampu membawa kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Mari kita bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan produksi pertanian lokal, seperti padi varietas Talun Koyem dan jagung, yang sesuai dengan kondisi daerah ini," kata Mery Rukaini di Muara Teweh, Rabu (9/4/2025). 

Hal itu dikemukakan dia usai menghadiri panen raya padi serentak di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Senin (7/4). 

Menurut dia, kegiatan ini menjadi kesempatan baik untuk menambah wawasan tentang program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk memajukan sektor pertanian di tanah air, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. 

"Dengan semangat bersama agar program-program yang dilaksanakan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama petani di Kabupaten Barito Utara, serta meningkatkan ketahanan pangan di wilayah ini," kata Mery. 

Panen raya yang diikuti oleh 14 provinsi strategis penghasil padi di Indonesia ini dipusatkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui virtual zoom. 

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan ini dipusatkan di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran Forkopimda. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"RDP itu nantinya dilaksanakan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Buntok, Selasa (8/4/2025). 

Ia mengatakan, RDP itu dilaksanakan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten Barito Selatan terkait dengan esiensi anggaran tersebut. 

Dalam kegiatan itu, DPRD juga ingin mengetahui berapa besaran anggaran dari esiensi dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 

"Meskipun esiensi anggaran itu nantinya disusun melalui Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan, namun DPRD perlu mengetahuinya terlebih dahulu," jelasnya. 

Selain itu ia juga menyampaikan, sesuai jadwal yang telah disusun, pada April ini DPRD akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. 

Pendalaman terhadap sejumlah raperda yang diajukan itu dilaksanakan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Selatan.

"Sebelum dilaksanakan pembahasan, mereka nantinya melaksanakan kaji banding ke daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tersebut," terangnya. 

Pada April 2025 ini, DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Selatan tahun anggaran 2024. 

"Pansus yang dibentuk bekerja selama satu bulan kedepan, dan mulai bekerja pada 9 April 2025 ini," jelasnya. 

Ia menerangkan, pansus ini nantinya melakukan penelitian ke lapangan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan LKPj 2024 tersebut. 

Setelah dilakukan pembahasan kata dia, pansus nantinya akan menerbitkan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kedepannya kalau memang masih ada kekurangan dan apabila sudah baik, tentunya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

Acara rapat Banmus DPRD Barito Selatan itu dilaksanakan pada ruang rapat gabungan komisi dan di hadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Walaupun dari jumlah penumpang terjadi penurunan, tapi dari sisi kualitas kami nilai semakin baik. Jauh lebih tertib," kata Tri di Sampit, Selasa (8/4/2025). 

Masa angkutan Lebaran tahun ini hanya 20 hari yakni mulai 21 Maret hingga 8 April 2025 atau mulai H-10 sampai H+10 Lebaran. 

Hal ini sedikit berbeda karena pada tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan angkutan Lebaran dilakukan selama 30 hari yakni H-15 hingga H+15 Lebaran.

Selama masa arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah terhitung H-10 sampai H-2 Lebaran, Posko Terpadu Angkutan Penumpang Lebaran telah mencatat sebanyak 7.756 penumpang yang telah diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Emas Semarang. Sedangkan, penumpang turun tercatat sebanyak 1.671 penumpang.

Tri menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada semua pihak yang bahu-membahu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan dengan baik. 

Pelindo juga berupaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan calon penumpang. Meski dengan keterbatasan sarana pendukung yang tersedia.

Menurut Tri, potensi penumpang mudik Lebaran di Sampit cukup tinggi. Hanya, semua tetap menyesuaikan ketersediaan armada dan kapasitas setiap kapal yang diberangkatkan. 

"Semua itu tentu mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kami dari Pelindo berupaya terus meningkatkan pelayanan dalam hal sarana di pelabuhan," demikian Tri. 

Sementara itu, arus balik Lebaran terus mengalir di Pelabuhan Sampit. Selasa sore, KM Leuser tiba dari Semarang menurunkan 1.215 penumpang di Pelabuhan Sampit.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Sidak ini kami lakukan untuk melihat pelayanan kesehatan apakah tetap maksimal meski usai libur Lebaran yang cukup panjang," katanya, usai melakukan sidak. 

Dari hasil peninjauan, pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Bukit Hindu berjalan lancar, dengan rata-rata tiap harinya terdapat sebanyak 100 lebih pengunjung. 

Dengan banyaknya jumlah pengunjung tersebut, Puskesmas Bukit Hindu terkendala dengan fasilitas ruang tunggu yang sempit sehingga mengganggu kenyamanan pasien pada saat mengantre berobat. 

"Untuk itu saya akan berkoordinasi bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Dinas Kesehatan untuk menambah ruang tunggu di Puskesmas Bukit Hindu," ucapnya. 

Subandi juga berdiskusi bersama pasien yang sedang mengantre untuk menyerap aspirasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas di Puskesmas Bukit Hindu. 

Dari hasil diskusi tersebut, para pengunjung merasa sangat terbantu dengan adanya Puskesmas Bukit Hindu atas pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah. 

"Alhamdulillah, semua pengunjung tadi merasa sangat dilayani oleh petugas kesehatannya, hanya saja memang tadi fasilitas ruang tunggu. Nanti akan kami koordinasikan bersama pemerintah," ujarnya. 

Subandi mengatakan, penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan fasilitas pendukung di seluruh puskesmas, agar pengunjung merasa nyaman saat mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Hal ini dilakukan karena pelayanan kesehatan telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, untuk itu komitmen pemerintah sangat diperlukan sehingga kedepan tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat. 

"Tentu kami selaku anggota dewan siap mendukung dan berkolaborasi bersama pemerintah untuk memajukan sektor kesehatan di Kota Palangka Raya ini," demikian Subandi. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kotim (Kotawaringin Timur) urutan ketiga di Kalimantan Tengah. Pertama Kapuas, kedua Pulang Pisau, ketiga Kotim, sedangkan yang keempat kalau tidak salah Seruyan," kata Bupati Halikinnor saat panen raya di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit, Senin (7/4/2025). 

Panen raya ini dilaksanakan serentak di 14 provinsi dan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Untuk Kalimantan Tengah, ada kabupaten yang dipercaya terlibat dalam kegiatan serentak yang dihubungkan melalui sambungan video langsung jarak jauh ini yakni Kabupaten Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan Seruyan.

Kotawaringin Timur menggelar panen raya di lahan pertanian yang dikelola Brigade Pangan Sei Bujur Maju Desa Lampuyang. 

Turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati Irawati, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta pemerintah pusat. Bupati Halikinnor bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kotawaringin Timur bahkan ikut naik Combine Hadvester atau kendaraan pemanen sebagai simbolis dimulainya panen raya padi kawasan tersebut. 

Dalam acara ini juga digelar penyerahan serap gabah dari Bulog kepada Brigade Pangan Sei Bujur Maju Desa Lampuyang dengan asumsi atau pembelian gabah kering panen sebanyak 4,6 ton atau 4.600 kilogram untuk satu hektare dengan harga Rp6.500 per kilogram sehingga total Rp29.900.000. 

Uang pembelian gabah diberikan oleh Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur, Muhammad Azwar Fuad kepada perwakilan petani, disaksikan Bupati Halikinnor dan undangan lainnya. 

Halikinnor menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan hanya dua faktor agar negara kuat yaitu militer untuk ketahanan nasional dan ketahanan pangan. 

Jika kedua hal itu kuat maka negara akan bisa menjadi negara yang maju. Pemerintah pusat sangat serius dalam mewujudkan ketahanan pangan. Bahkan target yang awalnya ditetapkan tiga tahun, kini ditekan menjadi dua tahun. Malah jika bisa maka waktunya hanya 1,5 tahun. 

Halikinnor menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sudah mempersiapkan semuanya. 

Dia juga mengapresiasi petani, khususnya di Desa Lampuyang dan sekitarnya di Selatan yang terus bersemangat menanam padi, terlebih sesuai tata ruang bahwa wilayah selatan dicadangkan untuk tanaman pangan. 

Halikinnor menegaskan, ketahanan pangan merupakan program yang menjadi prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menginventarisasi kembali tentang apa saja kebutuhan yang ada sehingga tidak ada kendala dari sisi peralatan atau alsintan, pupuk dan lainnya. 

"Regulasi distribusi pupuk sudah dipangkas habis. Saya minta tim yang diketahui Pj Sekda dibantu Asisten II untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi," demikian Halikinnor. 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur, Sepnita menjelaskan, Kalimantan Tengah termasuk satu dari 14 provinsi yang masuk dalam daerah yang luas tambah tanamnya memenuhi target. 

Dari capaian itu, Kotawaringin Timur punya andil cukup signikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap status Kotawaringin Timur sendiri yang sebelumnya masuk kategori Merah, kini sudah masuk ke zona Hijau. 

Ada empat kabupaten yang luas tanamnya pada Januari sampai Maret ini sudah lebih dari 1000 hektare yaitu Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan Seruyan. 

Target keseluruhan tanam untuk Kotawaringin Timur yaitu lebih dari 8000 hektare. Saat ini realisasinya sudah berada pada posisi luas panen 5.065 hektare sehingga berarti masih ada sekitar 3.500 hektare lagi yang akan dipanen pada Mei-Juni ini sebagai puncak panen. 

Menurut Sepnita, biasanya April sudah selesai panen tetapi tahun ini situasinya berbeda karena banjir belum lama ini membuat jadwal tanam menjadi molor.

"Kami optimis luas panen 8000 hektare itu bisa tercapai karena luas tanam kita juga lebih dari 8000 hektare. Alhamdulillah tidak ada gangguan sama penyakit," tegas Sepnita. 

Tahun ini ada peningkatan karena Kotawaringin Timur mendapat lokasi optimasi lahan seluas 3.528 hektare. Optimasi lahan maksudnya yaitu lahan yang ada diperbaiki agar menghasilkan lebih banyak lagi. 

"Apalagi akan ada kegiatan normalisasi saluran yang melewati hutan lindung maka kami akan optimis. Terlebih, petani di Desa Lampuyang bisa melaksanakan tiga kali tanam dalam setahun," ujar Sepnita. 

Sepnita menambahkan, potensi lahan pertanian di Kotawaringin Timur masih bisa dikembangkan namun statusnya masuk ke dalam kawasan hutan. Untuk itu dia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui usulan pengubahan status kawasan tersebut sehingga pertanian bisa lebih dikembangkan lagi. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah provinsi yang sudah berjalan. Saat ini sudah banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Sukamara," katanya di Palangka Raya, Senin (7/4/2025). 

Dia menyampaikan, dengan terlibatnya masyarakat di Sukamara, hal tersebut membuat masyarakat memiliki kompetensi dan peluang dalam pengembangan shrimp estate. 

Untuk itu, ia mengharapkan program seperti ini dapat juga dilakukan di daerah lain dengan potensinya masing-masing, sehingga perekonomian masyarakat di kabupaten lainnya juga dapat meningkat. 

"Tentu kami selaku mitra pemerintah akan mendukung kebijakan yang memang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki keuntungan bagi masyarakat di daerah itu sendiri," ucapnya.

Bryan juga menjelaskan, selain berdampak pada peningkatan perekonomian warga, program shrimp estate juga berpengaruh pada kemajuan pembangunan di daerah. 

Dia mengatakan, salah satu contoh, saat ini di sekitar lokasi shrimp estate telah terjadi peningkatan akses terhadap air bersih, perbaikan jalan, kestabilan pasokan listrik, hingga penguatan jaringan telekomunikasi. 

“Hal-hal seperti ini memang menjadi dambaan masyarakat sekitar sejak lama. Dan kini mulai terealisasi berkat adanya Shrimp Estate Berkah,” ujarnya. 

Bryan juga mengharapkan, pengembangan kawasan tersebut terus dilanjutkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari daerah, serta menjadi sumber pemasukan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah. 

Dengan demikian, melalui program-program prioritas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

“Ke depan, kami berharap program ini bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dari putra-putri Kalteng, serta menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah yang produktif bagi provinsi,” demikian Bryan. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Saya berkeyakinan kawasan udang vaname ini akan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya," ujar Agustiar dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat (4/4/2025). 

Hari ini gubernur beserta jajaran meninjau langsung Shrimp Estate Berkah untuk melihat aktivitas serta perkembangan kawasan tambak udang tersebut.

Agustiar menyebut Shrimp Estate Berkah ini memberi dampak positif terhadap perekonomian, terutama bagi masyarakat pesisir, dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan. 

Dia berkomitmen mengembangkan kawasan tersebut sehingga benar-benar menjadi kawasan ekonomi produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. 

Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Kalteng Darliansjah menjelaskan, Shrimp Estate Berkah merupakan program strategis yang terus berkembang serta berkelanjutan pada sektor kelautan dan perikanan di provinsi setempat. 

Dia menjabarkan, saat ini, estimasi produksi panen udang vaname di Shrimp Estate adalah sebesar 335 ton atau setara Rp27,2 miliar dengan rencana pasar lokal Kalimantan menyasar Sampit, Pangkalan Bun, hingga Kota Pontianak. 

Kemudian untuk pemasok besar yakni pada PT. BMS Serang dan PT. BMI Lamongan, sedangkan jumlah tenaga kerja lokal ada sebanyak 73 orang atau 87 persen, dan tenaga teknis dari luar Kalimantan sebanyak 11orang atau 13 persen. 

Dijelaskannya, dalam hal ini, pelayanan di BLUD UPT PBAPL Kumai sebagai pengelola Shrimp Estate juga menyediakan penjualan es batu dengan kapasitas lima ton per minggu, maupun pengawasan laboratorium kualitas air (sika, kimia dan biologi). 

Selain itu juga melakukan pengecekan penyakit udang EHP/Eterocytozoon Hepatopanel (penyakit mikrosporodia udang), serta pelayanan bengkel, meliputi servis dinamo peralatan tambak dan servis kelistrikan tambak udang. 

Darliansjah mengatakan, panen parsial pertama pada siklus kedua dilakukan di 12 petak klaster C sejumlah 4,2 ton dan selanjutnya pada 6 Februari 2025 dilakukan parsial 6 kolam klaster C, sejumlah 2,1 ton. 

Dilanjutkan pada 12 Februari 2025 di 12 kolam klaster C sejumlah 4,8 ton, dan 20 Februari 2025 sebanyak 24 kolam di klaster C 18 kolam, serta D 6 kolam dengan hasil panen sebesar 9,9 ton. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Menurut Agustiar Sabran, bertambahnya usia Kapolda Kalteng dapat membawa kemajuan bagi pembangunan daerah, khususnya dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

"Semangat bersama dan kolaborasi yang terjalin antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng menjadi komitmen yang tak ternilai dalam membangun daerah ini. Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menciptakan situasi yang kondusif, yang sangat mendukung kemajuan provinsi kita," kata Agustiar Sabran. 

Orang nomor satu di lingkup Pemprov Kalteng tersebut juga berharap agar di hari ulang tahun ke-55 Kapolda, tetap dapat menjaga kamtibmas dengan baik, sehingga dunia investasi di Kalteng terus berjalan dengan lancar. 

Dengan demikian, provinsi yang memiliki luas dua kali dari Pulau Jawa ini bisa semakin berkembang dan maju. 

"Harapan kami, dengan menjaga keamanan yang baik, kita bisa terus memperkuat sektor investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan kunci agar Kalteng semakin berjaya di masa depan,” ujarnya.

Forkopimda Kalteng, dengan semangat kolaborasi yang terus diperkuat, berkomitmen untuk bekerja sama dalam membangun daerah ini menuju kemajuan yang lebih pesat. 

Bahkan Gubernur Kalteng juga berkomitmen akan mensukseskan program-program yang telah dijanjikannya saat kampanye serta program pemerintah pusat yang nantinya kn menunjang kemakmuran masyarakat dan kemajuan Kalteng kedepannya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Hari ini sudah memasuki puncak arus mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan Sampit. Ada dua kapal yang diberangkatkan pada hari ini dengan total jumlah penumpang sebanyak 1.998 orang,” kata Ketua Posko Angkutan Laut Lebaran 2025 di Pelabuhan Sampit Gusti Muchlis di Sampit, Jumat (28/3/2025). 

Gusti menyampaikan, pada 28 Maret 2025 ada dua kapal yang diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit, yakni KM Kelimutu dari PT Pelni (Persero) yang mengangkut 1.298 penumpang tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan waktu keberangkatan pukul 13:00 WIB. 

Kemudian, KM Kirana III dari PT Dharma Lautan Utama yang mengangkut 700 penumpang tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan waktu keberangkatan pukul 14:00 WIB. 

Aktivitas pemudik di Pelabuhan Sampit pada puncak arus mudik berjalan lancar dan aman terkendali. Proses embarkasi dilaksanakan dua jam sebelum jadwal keberangkatan kapal untuk mengurai penumpang agar tidak berdesak-desakan ketika memasuki kapal. 

“Keberangkatan pada hari ini merupakan call ke tujuh dan delapan dari total sembilan call yang disiapkan untuk arus mudik sebelum Lebaran, artinya hanya tersisa satu call lagi yang dijadwalkan pada esok hari,” lanjutnya.

Gusti melanjutkan, keberangkatan kapal terakhir pada musim mudik Lebaran tahun ini dijadwalkan pada 29 Maret 2025, yakni KM Ferry VI milik PT Dharma Lautan Utama dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

Belum ada informasi dari PT Dharma Lautan Utama terkait jumlah penumpang yang diberangkatkan besok, namun jika mengacu pada kapasitas kapal diperkirakan mampu menampung lebih dari 500 penumpang. 

Sementara itu, jika dihitung dari 21 Maret 2025 atau awal Posko Angkutan Laut Lebaran 2025, maka jumlah pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Sampit tercatat 7.310 penumpang, sedangkan penumpang turun sekitar 2.000 orang. Ia menambahkan, karena kebijakan esiensi anggaran periode Posko Angkutan Laut Lebaran tahun ini lebih singkat dari tahun-tahun sebelumnya. 

Jika biasanya posko dimulai pada H-15 hingga H+15 Lebaran, tahun ini hanya pada H-10 hingga H+1-0 Lebaran. 

“Besok adalah keberangkatan terakhir untuk keberangkatan sebelum Lebaran dan rencananya Gubernur Kalteng akan datang untuk memantau sekaligus meninjau posko. Adapun, untuk kedatangan kapal selanjutnya sesuai jadwal pada 4 April yaitu KM Lawit dari PT Pelni,” demikian Gusti.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, di Palangka Raya, Kamis (27/3/2025), mengatakan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di daerah.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas daerah. Jika ada perselisihan terkait PSU di Pilkada 2024, silakan menempuh jalur hukum yang telah ditentukan. Jangan sampai ada tindakan yang justru merugikan diri sendiri dan masyarakat luas," kata Erlan Munaji.

Ia menambahkan, kepolisian terus melakukan berbagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, terutama menjelang arus mudik Lebaran. Sejumlah personel telah disiagakan di berbagai titik strategis guna memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat.

"Kamtibmas di Kalteng sudah sangat baik, dan kami akan terus berupaya agar tidak terjadi gangguan yang dapat meresahkan warga, terutama menjelang Lebaran," tambahnya.

Polda Kalteng juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban, serta segera melapor jika menemukan potensi gangguan keamanan. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun saat mudik Lebaran.

Dengan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan situasi Kamtibmas di Kalteng tetap kondusif, sehingga warga dapat merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Dirlantas Polda Kalteng Kombes Pol R.S. Handoyo di Palangka Raya, Kamis (27/3/2025), mengatakan pembagian buku perilaku berlalu lintas yang baik dan benar itu dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama saat mudik Lebaran. 

"Yang mana ini salah satu upaya kami untuk mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan saat mudik Lebaran. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman," kata Handoyo. 

Adapun buku saku keselamatan berlalu lintas yang dibagikan ini berisi informasi penting tentang keselamatan berlalu lintas, seperti patuhi rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan prosedur keamanan lainnya. 

"Selain itu, buku saku tersebut juga berisi tips dan saran untuk menghindari kecelakaan dan meningkatkan keamanan saat berlalu lintas," kata Handoyo.

Sebelumnya pada Rabu (26/3/2025) di Palangka Raya Kapolda Kalteng Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan turut membagikan buku saku tertib berlalu lintas kepada pemudik gratis di dalam bus yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalteng. 

Ia berharap, dengan membagikan buku saku keselamatan berlalu lintas, dapat dipedomani masyarakat atau pemudik sehingga lebih sadar akan keselamatan dan selalu waspada dalam berlalu lintas. 

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar dan waspada dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan saat mudik Lebaran. 

Kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas. 

"Buku saku keselamatan berlalu lintas ini merupakan komitmen kita untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, kita juga berharap bahwa masyarakat dan waspada dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan terlebih saat mudik lebaran," demikian Handoyo.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Pasar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri," kata Tauk Nugraha di Muara Teweh, Rabu (26/3/2025). 

Menurut dia, pasar murah seperti ini dapat memberikan solusi bagi warga yang kesulitan dalam memperoleh barang-barang kebutuhan dengan harga yang wajar. 

"Langkah yang dilakukan oleh DKPP Barito Utara ini patut diapresiasi. Pasar murah ini tidak hanya memberikan harga yang terjangkau, tetapi juga membantu masyarakat agar tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar," kata Tauk. 

Pasar murah di halaman Kantor DKPP ini berlangsung 25-26 Maret 2025, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras SPHP seharga Rp55.000 per kemasan, gula pasir Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp17.000 per liter. 

Rencananya, pada hari kedua, ikan segar juga akan dijual untuk menambah variasi barang yang dibutuhkan masyarakat. Kepala DKPP Barito Utara Siswandoyo mengataka bahwa kegiatan ini merupakan upaya pihaknya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil selama Ramadhan dan Idul Fitri. 

"Kami ingin membantu masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau, apalagi menjelang hari besar seperti ini, harga bahan pokok sering kali melonjak," ujarnya. 

Pasar murah ini tidak memerlukan kupon dan terbuka untuk semua masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Barito Utara, serta menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Berkaitan dengan penyediaan sembako maupun bahan pangan lainnya, kami mengimbau kepada para pedagang jangan semaunya menaikkan harga dengan memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini,” kata Juliansyah di Sampit, Selasa (25/3/2025). 

Anggota Fraksi Gerindra ini menjelaskan, momentum Ramadhan terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk mencari keuntungan lebih dengan memainkan harga. 

Imbauan ini pun disampaikan dengan harapan menjadi perhatian para pedagang agar tidak semena-mena menaikkan harga yang dapat menambah beban ekonomi bagi masyarakat selaku konsumen. 

“Berjualanlah dengan jujur dan sesuai aturan, apalagi di bulan suci Ramadhan ini kita senantiasa mengharapkan berkah dari Allah SWT,” tuturnya. 

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi dadakan (sidak) pasar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Sebab informasi yang ia terima beberapa komoditi, seperti cabai, telur, daging hingga sayur mayur mulai mengalami kenaikan harga.

Menurutnya perlu ditelusuri penyebab kenaikan harga sejumlah komoditi tersebut, baik itu terjadi secara alami contohnya dampak kurangnya pasokan yang tidak seimbang dengan permintaan atau karena ada pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar. 

“Apabila terbukti ada pedagang yang ‘nakal’ maka perlu diberikan teguran agar tidak terus menerus merugikan masyarakat. Rencananya juga anggota Komisi II DPRD Kotim akan ikut serta dalam sidak itu,” imbuhnya. 

Juliansyah juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar bijak dalam berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang tidak wajar. 

Justru perilaku panic buying atau beli panik dapat menyebabkan kelangkaan disusul lonjakan harga pangan apabila banyak yang melakukan hal serupa.

Sementara, hasil pantauan sejauh ini stok bahan pangan pokok masih aman, khususnya untuk beras yang tersedia di Bulog Sampit diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kotim hingga beberapa bulan ke depan. 

“Masyarakat tidak perlu panik atau melakukan pembelian secara berlebihan. Belilah sesuai kebutuhan agar distribusi tetap merata dan harga tetap stabil,” demikian Juliansyah. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Pada tahun ini sebanyak sepuluh ribu pekerja rentan, baik dari kelurahan maupun desa, akan diberikan perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemkab Kapuas,” kata Kepala Dinsos Kapuas Yanmarto di Kuala Kapuas, Selasa (25/3/2025). 

Peluncuran ini berlangsung dalam Forum Group Discussion (FGD) mengenai Progress Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diadakan di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas. 

Peluncuran ditandai dengan penyerahan simbolis kepesertaan pekerja rentan tahun 2025 oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno kepada perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Yanmarto berharap program ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama dalam memberikan ketenangan saat bekerja dan jaminan jika terjadi kecelakaan kerja. 

"Apabila mengalami kecelakaan kerja, pekerja rentan akan mendapatkan santunan dan pengobatan gratis. Jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian, ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp42 juta," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Subhan Adinugraha mengapresiasi langkah Pemkab Kapuas dalam melindungi pekerja rentan. Ia menyatakan Kapuas telah berhasil melindungi 40 persen dari total pekerja yang ada. 

Sedangkan untuk sisa 60 persen, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemkab Kapuas akan menyusun program kerja bersama agar perlindungan bagi pekerja dapat ditingkatkan. 

"Kami juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat pekerja tentang pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan," tambah Subhan. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Sidang pleno ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: UM0102-Bkj.1/53, tertanggal 18 Maret 2025, yang berisi undangan untuk membahas persetujuan desain Jembatan Rangka Baja Lemo dengan bentang sepanjang 120 meter yang dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara Jufriansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara, Muhammad Iman Topik, dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, serta tim teknis lainnya. 

"Pembahasan ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Barito Utara karena menandai langkah penting dalam kelanjutan pembangunan jembatan yang telah lama diharapkan oleh masyarakat," kata Pj Sekda Barito Utara Jufrinsyah. 

Menurut dia, sidang pleno ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan harapan masyarakat Barito Utara. 

Persetujuan desain jembatan ini akan membuka akses yang lebih baik dan memperlancar konektivitas antar wilayah, yang tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memberikan tanggapan terhadap pembangunan jembatan di Desa Lemo," kata Jufriansyah. 

Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, juga menegaskan pentingnya pembangunan jembatan ini bagi infrastruktur daerah. Jembatan Rangka Baja Lemo ini akan menjadi salah satu infrastruktur strategis yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. 

"Kami berharap setelah persetujuan desain ini, proses pembangunan bisa segera dimulai sesuai dengan perencanaan teknis yang telah disusun," ungkap Iman Topik. 

Sidang pleno ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan pembangunan Jembatan Rangka Baja Lemo, yang akan menjadi salah satu ikon infrastruktur strategis di Kabupaten Barito Utara. 

Dalam kegiatan tersebut dihadiri dari Kementerian PU, Anggota KKJTJ, perencana, pembangunan dan pengawas jembatan dan Pemkab Barito Utara yang dalam hal ini di hadiri Oj Sekda Barito Utara, Kadis PUPR Barito Utara dan undangan lainnya. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Saat ini mulai terjadi kenaikan. Kami prediksi peningkatan penumpang antara 10 sampai 15 persen dari tahun kemarin. Tahun ini ada program mudik gratis juga dari bus dari provinsi," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, Rody Kamislam di Sampit, Senin (24/3/2025) malam. 

Rody bersama Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kotawaringin Timur AKP Hariyanto memantau ramp check atau pemeriksaan laik jalan armada bus yang masuk ke Terminal Patih Rumbih Sampit. 

Selain itu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para sopir bus maupun calon penumpang yang ingin memeriksakan diri. 

Dia juga memantau situasi arus mudik di terminal yang terletak di Jalan MT Haryono Sampit tersebut. Diakuinya mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang. 

Lonjakan penumpang di Terminal Patih Rumbih diperkirakan terjadi pada 26 dan 27 Maret 2025. Tim gabungan sudah bersiap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Rody menyebut, program mudik gratis yang digelar Pemerintah dan sejumlah pihak, turut mendongkrak jumlah pemudik. Hal ini karena warga bersemangat mudik karena diberikan tiket secara gratis. 

"Untuk penumpang umum, tarif masih normal karena dari awal sudah kami imbau agar jangan ada kenaikan. Mungkin saat puncak arus mudik yang bisa saja ada kenaikan," demikian Rody. 

Pelaksana Tugas Kepala Terminal Patih Rumbih Sampit, Romie Adriadi menyebutkan, peningkatan penumpang terlihat sejak dimulainya penyelenggaraan angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 lalu. 

"Sejak 21 Maret hingga malam ini tercatat sudah ada 2.1890 penumpang transit, 373 penumpang turun dan 325 penumpang naik," ujar Romie. 

Romie menyebutkan, penumpang yang hanya transit di Terminal Patih Rumbih Sampit didominasi penumpang bertolak dari Kota Palangka Raya menuju Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Sementara itu, penumpang yang keluar atau bertolak dari Kotawaringin Timur masih sedikit. 

"Tanggal 26 Maret ada mudik gratis yang diberangkatkan dari Palangka Raya. Hari itu kami prediksi jumlah penumpang naik signikan," demikian Romie. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Rangkul semua elemen masyarakat yang ada, karena sekarang sebagai Bupati Lamandau, bukan bupati untuk kelompok atau golongan tertentu. Ini saya sampaikan, pesan Pak Prabowo ini," jelas Agustiar di Palangka Raya, Senin (24/3/2025). 

Hal itu dia sampaikan dalam sambutannya usai resmi melantik Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra bersama Wakil Bupati Abdul Hamid di Aula Jayang Tingang (AJT) Kompleks Kantor Gubernur Kalteng. 

Agustiar juga meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lamandau saat menjalankan tugasnya, dapat benar-benar mengabdikan diri untuk rakyat. 

"Kita digaji oleh rakyat atas nama negara, maka kita harus kembali ke rakyat. Output (hasil) pembangunannya, adalah bagaimana bisa menyejahterakan, memakmurkan rakyat," tegasnya. 

Lebih lanjut Agustiar meminta, baik kepada Bupati dan Wakil Bupati Lamandau, maupun jajaran kepala daerah lainnya di Kalimantan Tengah, di antaranya mendorong percepatan pembangunan, menyelaraskan kebijakan dengan program Asta Cita Presiden, seperti swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga pencegahan stunting. 

Kemudian di tengah esiensi anggaran, agar memprioritaskan program-program yang manfaatnya menyentuh langsung masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

"Juga melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya. 

Gubernur juga meminta agar menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, masing-masing pemda dapat memastikan ketersediaan maupun pengendalian harga bahan-bahan pokok agar tetap stabil, serta mengawal kelancaran arus mudik.

[Redaktur: Patria Simorangkir]