WahanaNews-Kalteng | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapat tagihan besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Khususnya dari Pertamina, Kemenkeu mendapatkan tagihan yang besar. Hal ini seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia di atas harga minyak mentah Indonesia (ICP) sehingga harus dilakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Tahun ini kita menaikkan lebih dari tiga kali lipat subsidi dan kompensasi BBM pada saat harga BBM naik di atas 100 dollar AS. Sekarang ada double ICP-nya di atas 100 dollar. Kursnya juga relatif di atas asumsi APBN yang Rp 14.750," papar Menkeu dalam agenda Kompas100 CEO Forum, Jumat (2/12/2022).
"Inilah yang menyebabkan kenapa tagihan ini, Pak Darmo (Dirut PLN) ada di sini (Istana Negara), Bu Nike (Dirut Pertamina) enggak ada ya di sini ya, dua orang ini yang nagih ke saya banyak banget sampai di atas Rp 500 triliun," lanjut dia.
Sri Mulyani bilang, tagihan tersebut tetap harus dibayarkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dua BUMN tersebut tetap berjalan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Itu untuk menjaga dua BUMN (Pertamina dan PLN) tetap jalan, masyarakat tetap terjaga daya belinya karena shock yang terjadi dari luar tidak terus ke masyarakat," jelas dia.
Mengenai harga minyak mentah dunia pada tahun depan (2023), dirinya masih memantau perkembangan situasi global. Seperti adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang kini belum berakhir.
"Harga ICP ini tahun depan masih akan kita lihat. Dinamikanya luar biasa sekali. Ada pertemuan OPEC, kemungkinan terjadi perangnya (Rusia dan Ukraina) akan terus atau tidak, kemudian sekarang manuver dari G7 untuk melakukan price cap terhadap oil. Ini semuanya akan memengaruhi asumsi harga minyak kita tahun depan, yang nanti akan menentukan berapa besar ICP itu memengaruhi harga listrik dan harga BBM kita," papar Sri Mulyani.
