WahanaNews-Kalteng |Sama halnya yang dilakukan Pemerintah Pusat, dalam beberapa bulan terakhir, khususnya periode triwulan keempat 2022, pengendalian tingkat inflasi menjadi salah satu fokus utama dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Alasan fokus yang sama itu karena tingkat inflasi Kalimantan Tengah cukup tinggi, bahkan secara nasional, di antaranya pada September 2022 yang mencapai hingga 8,12 persen (year on year).
Baca Juga:
Wamendagri Bima Arya Sebut Tak Ada Intervensi Partai Coklat di Pilkada 2024
Berbagai kelompok menjadi pemicu tingginya inflasi di Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada September tersebut, terjadinya inflasi karena kenaikan indeks transportasi.
Selain itu juga dipengaruhi kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, hingga kelompok penyediaan makanan dan minuman, serta lainnya.
Dua daerah utama, yakni Kota Palangka Raya dan Sampit, menjadi prioritas, lantaran keduanya menjadi titik sampel atau acuan dalam rumusan tingkat inflasi di wilayah Kalimantan Tengah.
Baca Juga:
Wakil Bupati Labura Ikuti Kick Off Intervensi Stunting Se-Sumut
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) langsung bergerak cepat, melaksanakan rapat koordinasi, menganalisa penyebab, hingga merumuskan dan mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk dapat mengendalikan inflasi.
Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi lainnya, seperti BPS hingga Bank Indonesia, berbagai program dan kegiatan dijalankan.
Gubernur Sugianto Sabran menginstruksikan agar setiap perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota, melakukan intervensi dan mitigasi agar inflasi dapat segera dikendalikan.
Intervensi itu, mulai dari menggencarkan pelaksanaan pasar murah, pasar penyeimbang, meningkatkan pengawasan alur transportasi, khususnya jalur pengangkutan barang kebutuhan pokok, hingga memastikan ketersediaan bahan pokok.
Selain itu, juga melaksanakan pemberian bantuan subsidi kepada berbagai kelompok masyarakat, di antaranya para nelayan, pekerja di sektor transportasi, hingga yang berkaitan dengan angkutan bahan pokok.
"Dalam pengendalian inflasi ini, kami memiliki langkah jangka pendek dan jangka panjang. Semua dilakukan secara cepat, namun terukur, sehingga benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tentunya sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Selama beberapa bulan terakhir ini, seperti penyelenggaraan pasar murah dan pasar penyeimbang, dilaksanakan di berbagai titik strategis pada seluruh kabupaten dan kota se-Kalteng.
Dalam kegiatan ini pemerintah provinsi menyediakan banyak paket sembako murah, bahkan pada sejumlah kesempatan digratiskan bagi masyarakat penerima.
Melalui intervensi langsung ke lapangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap tingkat inflasi bisa semakin terkendali, sembari menjaga daya beli maupun membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bahkan Gubernur Sugianto Sabran beserta jajaran langsung turun ke lapangan serta melakukan road show ke sejumlah kabupaten dan kota dalam rangka pengendalian inflasi tersebut.
Selain itu, juga sebagai salah satu langkah jangka panjang, dengan mengajak semua pihak memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah provinsi pun telah melaksanakan Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabai (Gertam Babe), sebagai gerakan pemacu semangat, khususnya generasi muda, untuk lebih banyak lagi yang terjun ke sektor pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan.
Inflasi turun
Berkat berbagai langkah intervensi dan mitigasi yang gencar dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama kabupaten dan kota, pada akhirnya tingkat inflasi di wilayah setempat mampu ditekan serta kendalikan.
Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin, selaku Ketua TPID, menyatakan tingkat inflasi di wilayah setempat berhasil dikendalikan sehingga turun signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Angka inflasi Kalimantan Tengah dalam beberapa bulan terakhir berturut-turut, yakni (year on year) mulai dari September 8,12 persen, Oktober menjadi 7,10 persen, menjadi 6,97 persen pada November, hingga akhirnya di angka 6,32 persen pada Desember 2022.
Capaian ini merupakan hasil gemilang yang didapat dari berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Kalteng dalam menekan angka inflasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalteng, kinerja ini adalah hasil kerja keras dan kerja bersama yang dilaksanakan jajaran, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama kabupaten dan kota, melalui langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang.
Nuryakin bersyukur karena secara nasional inflasi provinsi itu bisa turun, sebagaimana harapan dari Gubernur Kalteng, yang pada akhir tahun optimistis angka inflasi pasti turun.
Permasalahan inflasi menjadi perhatian serius pemerintah provinsi yang pada setiap kesempatan gubernur selalu mengingatkan dan menginstruksikan bupati dan wali kota menganggarkan secara khusus untuk ketahanan pangan di masing-masing daerah.
Hal ini dilakukan dengan mengacu dari inflasi yang terjadi hingga saat ini, sehingga masing-masing daerah ke depan memiliki daya tahan yang kuat apabila inflasi kembali terjadi dengan tingkatan yang sama.
Gagasan gubernur cukup sederhana, namun mudah dilakukan dan hal itu disambut baik oleh masyarakat. Gerakan tanam bawang merah dan cabai, hingga pemanfaatan lahan dan pekarangan, telah mengubah pola pikir masyarakat, dari konsumtif menjadi inovatif dan kreatif.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalteng tetap fokus dan berhati-hati dalam pengendalian di lapangan, sehingga tingkat inflasi tidak lagi mengalami lonjakan.
Resesi global
Selain menekan angka inflasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan berbagai langkah strategis menghadapi ancaman resesi ekonomi global pada 2023, di antaranya dengan memperkuat ketahanan pangan wilayah.
Pemprov Kalteng menekankan bahwa membangun ketahanan pangan wilayah sangatlah penting dan menjadi sebuah keharusan agar wilayah itu memiliki pertahanan ekonomi yang kuat.
Karena 2023 diprediksi bukan tahun yang baik-baik saja, khususnya kondisi perekonomian global, yang akan berdampak hingga ke daerah, maka semua pemangku kepentingan dan masyarakat harus bekerja sama secara solid.
Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap berhati-hati dan waspada karena 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
Presiden menyampaikan hal tersebut kepada Sugianto beserta jajaran, bersama kepala daerah lainnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia 2023 di Bogor, Jawa Barat.
Sementara itu, di lain sisi, dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga gencar dalam mewujudkan program pembangunan sektor ketahanan pangan, salah satunya melalui Gertam Babe, hingga terus melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan presiden, yakni Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Selain membangun ketahanan pangan wilayah, juga diperlukan upaya luar biasa melalui langkah-langkah strategis lainnya dalam upaya menghadapi kondisi ancaman resesi global, seperti membangun sentra-sentra ekonomi baru, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.
Program Pemprov Kalteng itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya di daerah, mengenai potensi ancaman krisis ekonomi global 2023 sehingga harus menjadi fokus perhatian semua pihak.
Dengan kesiapan dan sinergi yang baik dari semua pihak, seperti halnya mengurai berbagai permasalahan saat pandemi COVID-19, bencana alam, kenaikan BBM, hingga inflasi berkat upaya keras bersama, maka semua tantangan ke depan akan mampu dilampaui dengan baik pula.
