Kalteng.WahanaNews.co, Palangka Raya - Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon menyoroti pentingnya langkah proaktif Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil.
"Kami minta pemerintah dapat meningkatkan sinergitas bersama PT PLN untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik," kata Sengkon di Palangka Raya, Kamis (14/3/2024).
Baca Juga:
Program PLN Peduli Dukung Pengembangan Pendidikan Bagi 20.848 Penerima Manfaat di Semester I 2024
Hal tersebut, guna menindaklanjuti adanya rencana Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng terkait pemasangan 20.900 listrik gratis untuk rumah tangga di daerah ini.
Dia menjelaskan, pentingnya peningkatan sinergisitas antara pemerintah provinsi dengan PT PLN. Hal itu tentu akan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pembangunan.
Dengan bekerja sama secara sinergi, pemprov dan PT PLN dapat saling mendukung dalam hal perencanaan, pengadaan sumber daya, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik.
Baca Juga:
Laporan Tahunan TJSL PLN Peduli: Keberhasilan Pengembangan Lapangan Kerja dan UMKM Nasional
"Sinergitas yang baik juga akan dapat mempercepat proses perizinan, regulasi dan hal-hal terkait lainnya yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur listrik," ucapnya.
Lebih lanjut Sengkon mengatakan, jika listrik merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi masyarakat, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan, keberadaan listrik juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Tak hanya itu, keberadaan listrik juga dapat membuka keterisolasian masyarakat di daerah pelosok, akan perkembangan yang terjadi di wilayah perkotaan.
"Semoga di 2024 ini semua desa di Kalteng teraliri listrik bisa terwujud, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera," ujarnya.
Namun dirinya mengingatkan kepada masyarakat, untuk dapat bersabar menunggu realisasi wacana tersebut. Masyarakat diminta tidak terpengaruh atas isu yang dibuat hanya untuk memprovokasi antara masyarakat dan pemerintah.
"Kita percayakan saja kepada pemerintah. Kami selaku mitra kerja akan senantiasa mengawasi program tersebut," demikian Sengkon.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
