WahanaNews-Kalteng | Anggota DPRD Kalimantan Tengah Rusita Irma berharap penyelenggara haji, terkhusus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia, memberikan penjelasan secara jelas dan terperinci terkait nilai manfaat dana haji yang telah disetorkan masyarakat, utamanya umat muslim selama ini.
Pemerintah ataupun pihak-pihak penyelenggara haji Indonesia juga perlu menyampaikan secara jelas dan transparan serta sampai ke pelosok-pelosok terkait besaran biaya perjalanan haji, kata Irma di Palangka Raya, kemarin.
Baca Juga:
Pemudik Lebaran Solo Dukung Program Balik Kerja Bareng BPKH 2024
"Jadi, seluruh masyarakat , bahkan yang tinggal di pelosok-pelosok dapat mengetahui dan memahami adanya wacana menaikkan biaya perjalanan haji," ucapnya.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalteng itu pun menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud mempermasalahkan kenaikan biaya perjalanan haji. Namun, besaran kenaikan yang dua kali lipat atau dari Rp39,8 juta per jamaah sekali jalan menjadi Rp69,1 juta, membuat Umat muslim Indonesia semakin sulit untuk memenuhi salah satu rukun wajib ini.
Irma mengatakan sekarang ini perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia masih relatif sulit dan masih dalam pemulihan pasca terjadinya bencana COVID-19. Sebab, selama tiga tahun terakhir aktivitas masyarakat terbatasi akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga:
370 Peserta Balik Kerja Jatim Diberangkatkan BPKH Menuju Jabodetabek
"Kami berharap agar besaran kenaikan biaya naik haji dievaluasi lagi. Jangan sampai ada yang batal naik haji hanya karena terbentur biaya tinggi. Padahal sudah antrean lama menunggu giliran untuk berangkat haji," kata dia.
Selain biaya perjalanan haji, Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu juga menyoroti layanan kepada jamaah calon haji Indonesia dari mulai berangkat hingga kembali ke tanah air.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng ini juga berharap agar keberangkatan calon jemaah haji asal Kalteng bisa berangkat dan datang dengan aman, nyaman dan lancar.
