Kalteng.WahanaNews.co, Palangka Raya - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Achmad Rasyid, meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih serius dalam mengurangi impor beras, bukan menambah kuota hingga 1,6 juta ton yang sebelumnya dianggarkan untuk tahun 2024 menjadi 2 juta ton.
Infonya penambahan kuota itu untuk mempersiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) akibat kondisi iklim yang mempengaruhi hasil produksi pertanian di Indonesia, kata Achmad Rasyid di Palangka Raya, Senin (11/3/2024).
Baca Juga:
Mendagri Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk
"Tetapi biarpun begitu, pemerintah seharusnya tetap juga memperhatikan kondisi petani di daerah," tambahnya.
Menurut legislator Kalteng itu, seharusnya pemerintah dapat lebih berpihak kepada para petani dengan memberikan modal pertanian, seperti pupuk dan juga bibit yang berkualitas dan lebih banyak lagi.
Hal ini agar para petani dapat berproduksi lebih banyak lagi sehingga ke depan dapat mengurangi impor. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk lebih memperhatikan sarana pertanian, seperti irigasi sehingga pertanian dapat lebih kuat dengan adanya perubahan iklim seperti yang saat ini terjadi.
Baca Juga:
Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik, Pupuk Indonesia Berjaya di Kancah ASEAN
"Penyediaan pupuk bagi para petani agar bisa ditambahkan. Lantaran masih banyak sekali petani yang mengeluh sulit untuk mendapatkan pupuk," ucapnya.
Sulitnya mendapatkan pupuk, kerap menjadi aspirasi masyarakat pada saat pihaknya melakukan reses di daerah pemilihan masin-masing. Tak sedikit masyarakat yang harus mengeluarkan modal lebih, hanya untuk mendapatkan pupuk.
Padahal, pupuk merupakan komponen yang sangat penting bagi para petani, untuk meningkatkan hasil produksinya.
