Kalteng.WahanaNews.co, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan berupaya mengupayakan bantuan modal usaha untuk warga miskin sebagai langkah penanggulangan kemiskinan.
“Tolong cek betul-betul masyarakat yang miskin, kalau memang butuh bantuan hitung berapa kebutuhannya. Misalnya kita bantu satu keluarga Rp10 juta untuk modal usaha,” kata Halikinnor di Sampit, Minggu (10/3/2024).
Baca Juga:
Jokowi Akan Beri Bantuan Rp4 Juta kepada 'Warga Miskin' agar Bisa Beli Rumah
Ia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus rencana pembangunan daerah yang dibahas dalam forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kotim 2025.
Berdasarkan data 2022 angka kemiskinan di Kotim sebesar 5,95 persen turun menjadi 5,69 persen pada 2023 atau turun 0,26 persen dengan jumlah penduduk miskin 26.570 orang.
Atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan itu pula Kotim meraih penghargaan dalam kinerja penanganan kemiskinan ekstrem sehingga diberikan insentif fiskal sebesar Rp6.142.772.000 oleh pemerintah pusat. Namun, hal itu tak lantas membuatnya puas.
Baca Juga:
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 562,6 Triliun dari APBN 2023 untuk Warga Miskin
Terlebih Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan arahan agar pemerintah kabupaten maupun kota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
“Penurunan kemiskinan menjadi isu penting yang harus diberikan perhatian khusus. Apalagi, Presiden menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen di setiap wilayah,” tuturnya.
Untuk mewujudkan hal itu, menurutnya perlu program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Misalnya, bantuan modal usaha dari pemerintah ke warga miskin atau pemerintah dapat membantu fasilitasi warga mengajukan pinjaman ke perbankan.
Oleh sebab itu, Halikinnor menginstruksikan kepada instansi terkait untuk mendata warga miskin yang layak mendapat bantuan. Supaya ketika program tersebut dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau cuma program-program pembangunan sarana prasarana itu tidak langsung mengenai masyarakat. Kita perlu memberikan bantuan yang nyata,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, hingga RT/RW untuk memantau kondisi warga di wilayah masing-masing. Ia tidak ingin ada warga yang kelaparan karena terlalu miskin dan tak mampu membeli makan.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
