Kalteng.WahanaNews.co, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melalui Dinas Perikanan (Diskan) setempat, menyediakan lahan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang ditargetkan akan dibangun tahun ini.
“Lahan untuk pembangunan SPBN sudah kami siapkan, ukurannya panjang 50 meter dikali lebar 30 meter,” kata Kepala Diskan Kotim Ahmad Sarwo Oboi melalui Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikhsan Humairi di Sampit, Rabu (29/5/2024).
Baca Juga:
Tim Resmob Polda Sulut Ungkap Penimbunan Solar Subsidi di Minahasa
Lokasi lahan yang disediakan cukup strategis dan masih dalam satu area sentra perikanan yang dikelola Diskan Kotim. Tepatnya, lahan seluas 50x30 meter itu berada di Desa Sei Ijum Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan hanya beberapa meter dari gerbang Pelabuhan Sei Ijum dan pasar ikan setempat.
Pembangunan SPBN menjadi salah satu program prioritas Pemkab Kotim pada 2024. SPBN dinilai sebagai kebutuhan yang mendesak, karena selama ini para nelayan kerap mengeluh kesulitan mendapat bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.
Dalam pembangunan SPBN ini Diskan Kotim bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Koperasi Produsen Perikanan selaku penyedia anggaran dan pengelola. Sedangkan, dinas sebagai fasilitator dan membantu mengurus persyaratan pembangunan.
Baca Juga:
Kebakaran SPBU Subulussalam, Diduga Akibat Korsleting pada Mobil saat Pengisian BBM
“Untuk pembangunannya kita kerja sama dengan koperasi dari Sei Ijum Raya, dinas hanya memfasilitasi dan membantu persyaratan,” ucapnya.
“Kami belum tau pasti kapan pembangunan bisa dimulai, karena sampai sekarang kewenangan pengurusan ada di ranah Pertamina. Kalau sesuai keinginan pimpinan memang diharapkan tahun ini juga dibangun,” ucapnya.
Oboi menjelaskan pembangunan SPBN merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi masyarakat, khususnya nelayan yang kesulitan mendapat BBM untuk keperluan mencari ikan.
Pemkab Kotim melalui Diskan sebenarnya telah memberikan bantuan berupa surat rekomendasi bagi para nelayan yang membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agar mendapat subsidi atau harga yang lebih murah.
Namun, ketersediaan solar di SPBU yang terbatas dan juga digunakan untuk masyarakat umum, sehingga tak jarang para nelayan tidak mendapat solar yang cukup sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan, jika membeli eceran harganya tentu lebih mahal.
“Maka dari itu, Bupati menjadikan pembangunan SPBN sebagai program prioritas beliau melalui Dinas Perikanan yang dibangun tahun ini,” ujarnya.
Oboi menambahkan, setelah dibangun SPBN itu nantinya khusus melayani nelayan, sehingga masyarakat umum tidak boleh membeli BBM di tempat tersebut.
Tak hanya itu, nelayan yang bisa membeli BBM subsidi pun harus terdaftar dan memiliki kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka), agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“SPBN ini khusus melayani nelayan, dengan harga BBM yang terjangkau dan ketersediaannya cukup diharapkan produktivitas nelayan meningkat. Harga ikan bisa lebih murah, sehingga dampak positif juga dirasakan masyarakat,” demikian Oboi.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
