WahanaNews-Kalteng | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus pacu peresmian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama sebagai payung usaha program peternakan terpadu berkelanjutan.
Terbaru, BUM Desa Bersama Cirebon Bangkit Bersama Desa Kamarang, Kabupaten Cirebon dinyatakan resmi beroperasi.
Baca Juga:
Menteri Desa PDTT Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unesa
“Kami menilai BUM Desa Bersama ini sangat penting untuk mengkonsolidasi potensi peternakan terpadu di Kawasan perdesaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Yang penting sustainibilitas terkait program ini. Karena prinsipnya Pak Bupati, peternakan berkelanjutan menjadi tekanannya berkelanjutan, jangan sampai kemudian berhenti satu periode,” ujar Abdul Halim Iskandar saat meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Cirebon Bangkit Bersama di Kandang Sapi yang terletak Desa Kamarang, pada Jumat (18/2/2022).
Gus Halim –sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- menegaskan keberlanjutan menjadi kunci bagi program desa peternakan terpadu bisa memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan di tanah air. Menurutnya, seringkali program pembangunan pemerintah tidak memberikan dampak besar bagi masyarakat karena terkendala persoalan keberlanjutan.
“Harus ada kelanjutannya dan tidak ada batas periodisasi. Kalau Bupati kan ada dua periode kalau ini tidak ada batas periodisasi, persis dengan Pak Dedi Wahidi DPR RI tidak ada batasan periode,” canda Gus Halim.
Baca Juga:
BRIN Serahkan 4.000 Aset Barang Milik Negara
Program peternakan terpadu berkelanjutan telah dimulai sejak tahun 2021 dengan sasaran program tersebut adalah BUM Desa Bersama yang melibatkan 5-10 desa. Arahnya desa-desa yang berpotensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik daging sapi, kambing, ayam hingga pusat hortikultura
Gus Halim juga menjelaskan, saat mengikuti rapat kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dua hari yang lalu. Ia mengatakan, tantangan yang akan di hadapi setelah pandemi adalah pangan.
“Satu hal yang menjadi tekanan Pak Presiden bahwa tantangan kita setelah pandemi COVID-19 ini adalah pangan. Jadi masalah pangan akan menjadi tantangan yang global, bukan hanya Indonesia,” ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Oleh karena itu, lanjut Gus Halim, pihaknya terus berupaya untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan, baik yang nabati maupun hewani. Salah caranya dengan program desa peternakan terpadu berkelanjutan.
“Termasuk program ini, yang kita bikin pilot project di tujuh titik, Jawa Barat dua titik, di Cirebon 1 titik, di Kabupaten Bandung 1 titik, kemudian di tempat lain ada 7 selain di sini,” ujarnya.
Gus Halim menambahkan, ketahanan pangan hewani sangat penting di samping juga dengan ketahanan pangan nabati. Karena memang tantangan ke depan di beberapa negara sudah mulai musim kelaparan dan kekurangan pangan.
“Kalau kita lihat di televisi sudah banyak beberapa negara di Afrika sudah mulai kekurangan pangan. Nah, Indonesia harus siap menyongsong permasalahan global yang akan kita hadapi bersama, yaitu ketahanan pangan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pilot project program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dimulai di 7 (tujuh) BUM Desa Bersama di 7 (tujuh) kabupaten; yaitu Kabupaten Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus.
Rata-rata setiap BUM Desa Bersama melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya. Ketujuh BUM Desa Bersama yang menjadi proyek percontohan ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendes PDTT dan pihak ketiga. Pilot project ini telah melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 140.000 m2 (14 hektare).
Adapun 10 Desa yang tergabung dalam BUM Desa Bangkit Bersama Cirebon yakni, Desa Kamarang, Desa Durajaya, Desa Sindangkempeng, Desa Gumulung Tonggoh, Desa Gumulung Lebak, Desa Panambangan, Desa Karangwuni, Desa Asem, Desa Babakan, dan Desa Bojong Wetan.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Staf Khusus Menteri PMK, Hermawan, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Anggota komisi V DPR RI Dedi Wahidi, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, PDTT Harlina Sulistyorini serta Direktur Utama PT. Berdikari Harry Warganegara. [Ss]
