WahanaNews-Kalteng | Direktorat Jendral (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, menyerahkan sebanyak 425 Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk tiga wilayah bagian barat di Provinsi Kalimantan Tengah.
"Sebanyak 425 PJUTS, Sabtu (25/2/2023), kami serahkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau," kata Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Sahid Junaidi di Pangkalan Bun, kemarin.
Baca Juga:
Pertumbuhan Tinggi, Dirjen ESDM: Masalah Over Supply Listrik di Jawa-Bali Akan Teratasi
Adapun PJUTS yang diserahkan tersebut merupakan program aspirasi dari Kementerian ESDM dengan DPR RI Komisi VII dan menggunakan dana APBN tahun 2022 yang tentu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemanfaatan energi terbarukan dan penggunaan APBN untuk dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat," terang Sahid.
Menurutnya, PJUTS ini secara teknis sudah memiliki teknologi yang canggih, menggunakan modul panel suraya, lampu LED 40 watt/ 24 volte, satu buah Solar Charge Controller (SCC), dan satu buah baterai.
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan IV Tidak Naik, PLN Jaga Pelayanan Listrik Tetap Andal
"Program PJUTS ini merupakan sebagai solusi akses tenaga listrik untuk penerangan jalan umum di wilayah yang sulit atau belum terjangkau jaringan PLN," kata Sahid.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Kalimantan Tengah, Mukhtarudin Berharap masyarakat bisa benar-benar merasakan dampak dari adanya PJUTS ini, dan bisa bersama-sama menjaga dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak apa yang sudah di berikan oleh pemerintah.
"425 unit PJUTS yang di serahkan hari ini, 225 di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sisanya dibagikan di dua daerah yakni Lamandau dan Sukamara," ucap Kader Partai Golongan Karya tersebut.
Muktarudin terus berupaya untuk memperjuangkan beberapa wilayah di Kalimantan Tengah yang belum diterangi oleh PLN, di tahun 2023 bisa menerima program aspirasi dari Kementerian ESDM dengan DPR RI Komisi VII tersebut.
"Saya menargetkan 2024 Kalteng terang, karena listrik merupakan hak atau pelayanan dasar bagi masyarakat," terang Mukhtarudin.[ss]
