"Kami harap agar pelayanan publik terus ditingkatkan agar diperolehnya predikat yang lebih baik lagi di tahun 2024," tuturnya.
Dia mengatakan, melalui kegiatan ini diharap mampu mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Tengah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit penyelenggara pelayanan publik.
Baca Juga:
Ombudsman Maluku: Tiga Instansi Raih Predikat Zona Hijau Selama Tahun 2023
Analis Kebijakan Madya Fahrul Rizal menjelaskan, berdasarkan Worldwide Governance Indicator, Indeks Efektivitas Pemerintah pada 2023 berhasil naik yang semula 64,76 pada 2022, menjadi 66,04.
"Pengukuran Indeks Efektivitas Pemerintah ini menjadi salah satu tolok ukur pelayanan umum yang berstandarisasi internasional, yang dilakukan melalui survei terhadap persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan,” tuturnya.
la berharap dengan adanya peningkatan skor tersebut, bisa menjadi modal awal Indonesia dalam menciptakan visi birokrasi berkelas dunia.
Baca Juga:
Tiga Kandidat Calon Sekda Jabar Diduga Maladministrasi, Ini Kata Permahi
[Redaktur: Patria Simorangkir ]
