"Hal tersebut karena ada beberapa kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, untuk fakir miskin dan orang tidak mampu masuk dalam kategori pemberi bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK)," kata dia.
Dia mengatakan, PBI JK disalurkan secara langsung oleh pemerintah ke Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (BPJS) Kesehatan, bukan diberikan langsung kepada penerima.
Baca Juga:
Ombudsman Sumbar Dorong BPJS Kesehatan Selesaikan Penundaan Klaim Puluhan Rumah Sakit
"Hal ini sudah melalui verifikasi Dinas Sosial PMD setempat karena mereka yang lebih mengetahui kriteria masyarakat miskin dan kurang mampu sesuai kebijakan pemerintah daerah masing-masing," kata Cipta Margana.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
