KALTENG.WAHANANEWS.CO, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten dan kota, sebagai langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarinstansi guna memastikan pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
Baca Juga:
Jaga Integritas Sektor Keuangan, OJK Blokir 10 Ribu Rekening yang Terindikasi Judi Online
Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Senin (28/4/2025), menjelaskan saat ini secara nasional telah terbentuk 38 TPAKD tingkat provinsi dan sebanyak 514 TPAKD tingkat kabupaten/kota, sedangkan di Kalimantan Tengah telah terbentuk 1 TPAKD provinsi dan 14 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
"Keberadaan TPAKD, salah satunya untuk percepatan inklusi keuangan, merupakan salah satu indikator utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target inklusi keuangan yang telah ditetapkan pada 2045 sebesar 98 persen," jelasnya.
Adapun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 untuk Kalimantan Tengah, memiliki tingkat inklusi keuangan sebesar 81,30 persen, sedangkan literasi keuangan sebesar 32,73 persen.
Baca Juga:
Komisi B DPRD DKI Minta Bank DKI Audit Gangguan Sistem Secara Menyeluruh
"Akses keuangan berperan sebagai katalis penting dalam pengembangan ekonomi daerah," jelasnya.
Hal ini dikarenakan dengan kemudahan mendapat layanan keuangan seperti kredit, tabungan, dan pembiayaan usaha, maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong sirkulasi ekonomi lokal.
"Melalui TPAKD akses keuangan diharap lebih merata di seluruh daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.
