WahanaNews-Kalteng | Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa meraih persetujuan Komisi I DPR RI untuk menempati posisi Panglima TNI. Dia menyebut siap mengemban amanah tersebut dan menangani berbagai permasalahan di tubuh TNI, sesuai dengan aturan undang-undang, termasuk soal LGBT.
"Sesuai aturan saja. Pokoknya enggak boleh mengambil keputusan tidak sesuai aturannya. LGBT pun ada aturannya," tutur Andika usai menjalani fit and proper test di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/11).
Baca Juga:
Pasutri FAA dan YSA Warga Bogor Ditangkap sebagai Admin Judi Online
Secara keseluruhan, lanjut Andika, dirinya memprioritaskan agar TNI lebih memegang perundang-undangan sebagai dasar aturan. Khususnya terhadap jajaran TNI selaku yang menjalankan tugas dari pemerintah.
"Bagi saya itu sangat penting. Kita nggak bisa lagi seenaknya bertindak seolah-olah punya kewenangan. Kita akan lakukan sesuai dengan perundangan, benar-benar itu. Hukumnya gimana kita harus begitu," jelas Andika.
Isu LGBT di kalangan tentara bukanlah barang baru. Bahkan, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengakui fenomena itu sudah terjadi sejak lama.
Baca Juga:
Pemimpin PBNU Gus Yahya Dukung Prabowo-Gibran, Bentuk Satgas Kemaslahatan Umat
"Sejak dulu ada isu LGBT khususnya di kalangan TNI sudah ada, walaupun tidak seheboh seperti sekarang ini. Dan fenomena LGBT merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan terus menjadi polemik serta perbincangan publik," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).
Hasanuddin menilai isu LGBT di kalangan TNI merupakan hal sensitif. Dia mendorong perlu dicarikan solusi terbaik oleh para pimpinan TNI.
Dia menilai ada alasan mengapa LGBT bisa berada di lingkungan TNI. Hasanuddin mengatakan, berdasarkan pengalaman tugas pokok dan fungsi TNI menuntut kerjasama kelompok dan dibutuhkan ikatan dan jiwa korsa yang tinggi.
Ketika kelompok itu bertugas di daerah terpencil seperti tenda, hutan, pesawat, kapal tempur bahkan kapal selam yang membutuhkan homogenitas sifat dan karakter dalam rangka menjaga kohesi dan kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Hasanuddin hal itu akan mengganggu homogenitas di TNI.
"Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian di kelompok kecil itu muncul LGBT yang dapat mengganggu homogenitas, jadi sesungguhnya LGBT tidak cocok dan terlarang di lingkungan TNI," ucapnya.
Hasanuddin juga bilang, di Prancis menerapkan aturan ketat terhadap kelompok LGBT di lingkungan tentara. Mereka tidak diterima di angkatan perang. Menurutnya, di TNI pun berlaku hal yang sama.
"Setahu saya di TNI pun sama, saat seleksi awal sangat mendapat perhatian serius," ucapnya. [non]