WahanaNews-Kalteng | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka peluang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) untuk mengambil alih aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Peluang pengambilan alih aset dapat melalui aksi korporasi perusahaan tambang batu bara pelat merah tersebut.
“Sebagai dua pemain energi yang nanti melihat opsi bagaimana kalau misalnya PTBA masuk menjadi salah satu investor untuk bisa mengambil alih pembangkit listrik berbasis batu bara,” kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury saat meberikan keterangan persiapan acara SOE International Conference & Expo 2022: Driving Sustainable and Inclusive Growth, Minggu 16 Oktober 2022.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Pahala mengatakan opsi itu diambil untuk mengurangi aset fosil yang terdapat pada portofolio perusahaan setrum milik negara tersebut. Di sisi lain, Pahala mengatakan, opsi itu turut menunjukkan komitmen Indonesia untuk segera beralih pada energi bersih saat ini.
“Skemanya sudah disiapkan tapi kan nggak bisa jalan kalau cuma ada investor baru dan PLN saja, harus didukung juga dengan green financing yang selama ini dijanjikan oleh negara barat,” kata dia.
Lewat skema itu, dia menegaskan, Indonesia sudah siap untuk melakukan pensiun dini PLTU lebih awal bekerja sama dengan mitra strategis milik pemerintah. Hanya saja, dia berharap, bantuan pendanaan dari negara barat serta sejumlah lembaga keuangan internasional dapat menopang komitmen pemadaman operasi pembangkit fosil tersebut secara bertahap.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Indonesia sudah cukup siap dengan skema transaksi dengan upaya untuk bisa melakukan percepatan pengakhiran PLTU berbasis batu bara ini, kita harap pembiayaan yang disampaikan negara negara lain itu juga bisa,” tuturnya.
Sebelumnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengatakan mobilisasi pembiayaan untuk mendanai program pensiun dini PLTU batu bara masih sulit dilakukan hingga saat ini.
Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Sylvi Juniarty Gani beralasan pembiayaan pada program itu dinilai terlalu berisiko bagi lender lantaran belum masuknya pensiun dini PLTU ke dalam taksonomi pembiayaan transisi energi.
