Disamping dua instrumen di atas, sesuai instruksi Presiden Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap GKP yang semula Rp6.000 naik menjadi Rp6.500 per kilogram dan hal ini diperkirakan juga berdampak pada harga beras di tingkat konsumen.
Di satu sisi, kenaikan HPP ini memberikan manfaat positif bagi para petani sebagai produsen beras, karena biasanya pada musim panen raya harga GPK turun sedangkan kali ini justru mengalami kenaikan kurang lebih 10 persen.
Baca Juga:
Bansos Bermasalah, PT Pos Indonesia Tagih Utang Rp230 Miliar ke Pemerintah
Namun, disisi lain ini juga menjadi suatu hal yang perlu diantisipasi bagi semua pihak terkait, karena kalau HPP naik otomatis harga beras yang nantinya dijual ke masyarakat atau tingkat konsumen pun akan naik.
"Rata-rata ketika GPK itu diolah menjadi beras akan terjadi penyusutan hingga 50 persen, jadi gambaran umumnya mungkin beras di tingkat konsumen akan ada kenaikan," sebutnya.
Kendati demikian, Bulog Kotim dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan berencana untuk menggelar pasar murah, sehingga ketika momentum Ramadhan 1446 Hijriah ini tetap ada intervensi yang bisa dilakukan dalam menjaga stabilitas harga beras.
Baca Juga:
Pospay Run 2024 Digelar Minggu 3 November 2024, Hadiah Total Rp 150 Juta dan Doorprize Menanti
Selain itu, informasi yang pihaknya terima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim juga akan melaksanakan operasi pasar. Lalu, dari BUMN bersama PT Pos Indonesia juga mewacanakan operasi pasar melibatkan pihak swasta untuk komoditi diluar Bulog.
"Harapan kami dengan sinergisitas dari berbagai pihak kita tetap bisa melakukan intervensi terhadap harga beras ini minimal ketika momentum Ramadhan, walaupun dari pemerintah pusat ada penundaan untuk bantuan pangan dan SPHP," demikian Fuad.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
