Razia gabungan ini juga melibatkan pihak kepolisian, khususnya Satlantas, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Jasa Raharja serta melibatkan mobil Samsat keliling, sehingga ketika didapati kendaraan yang pajaknya menunggak bisa langsung bayar di mobil tersebut.
Selain itu, pihaknya akan menertibkan kendaraan non-KH atau plat luar daerah yang beroperasi di Kotim agar bisa melakukan penggantian nomor plat sesuai kode daerah setempat, bahkan jika bisa menggunakan kode plat Sampit, yakni F di belakangnya.
Baca Juga:
DPRD Palu Minta Pemkot Transparan Soal Penganggaran Mudik Gratis Lebaran 2025
“Penertiban plat ini juga akan kami gencarkan, karena ini salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Adapun, pelaksanaan razia ini masih kami arahan dengan Bupati Kotim, kami bersama Bapenda sudah meminta izin,” demikian Rachman.
Disisi lain, Kepala Bapenda Kotim Ramadansyah menyampaikan bahwa sejak Januari 2025 kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor sudah mulai diterapkan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perda Kotim Nomor 1 Tahun 2024.
Dengan adanya kebijakan tersebut pendapatan dari pajak kendaraan bisa langsung masuk ke kabupaten, tanpa harus menunggu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) dari provinsi.
Baca Juga:
Pemkab Bengkayang Targetkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Sebesar Rp17,2 Miliar
“Dengan opsen tersebut pendapatan dari pajak kendaraan bermotor bisa langsung dibagi dan bisa langsung masuk kas daerah, tidak lagi menunggu transfer provinsi. Hal ini menjadi peluang kita untuk bisa memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Senada dengan yang disampaikan Kepala UPT PPD Samsat Kotim, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait pelaksanaan razia gabungan, termasuk melibatkan UPT Bapenda Kalteng yang ada di Kotim.
“Melalui razia ini kami mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor, apabila sudah jatuh tempo agar segera melakukan pembayaran pajak karena ini merupakan salah satu sumber pemasukan daerah kita yang digunakan untuk kepentingan daerah juga,” demikian Ramadansyah.
