Ansyari menilai, DPRD Kalimantan Tengah akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan.
Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik ekonomi ilegal di Kalimantan Tengah.
Baca Juga:
Pemkot Palangka Raya Jadikan Gerai TPID Program Utama Kendalikan Inflasi dan Daya Beli
“DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi dan aktivitas uang ilegal. Salah satunya melalui regulasi yang lebih tegas dan pengawasan terhadap lembaga keuangan,” tuturnya.
Selain itu, Ansyari menilai peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Koordinasi lintas sektor, baik dari kepolisian, OJK, hingga pemerintah daerah, harus diperkuat.
“Saya berharap dengan kewaspadaan masyarakat, dukungan pemerintah, serta peran aparat penegak hukum, kasus kejahatan ekonomi dan aktivitas uang ilegal dapat diminimalisir, bahkan dicegah sejak dini,” demikian Ansyari.
Baca Juga:
Pemprov Kalteng Seleksi 1.667 PPPK Tahap Dua, Pastikan Transparansi Proses
[Redaktur: Patria Simorangkir]
